Suara.com - Dalam sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (14/12/2015), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan ditanya anggota MKD Prakosa soal kegaduhan politik yang timbul akibat langkah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto karena bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bersama pengusaha minyak Riza Chalid untuk membicarakan saham dan perpanjangan kontrak karya Freeport.
"Apakah saudara tahu laporan Menteri Sudirman Said yang membuat situasi kegaduhan politik. Apakah bapak berpikir untuk meredam kegaduhan politik," kata Prakosa.
Menanggapi pertanyaan Prakosa, Luhut berharap keterangan yang diberikan kepada MKD dapat membantu mengatasi persoalan.
"Saya harap dengan keterangan yang saya berikan bisa memberikan informasi. Dan saya hadir di sini untuk meredam masalah ini," kata Luhut.
Luhut juga berharap agar semua pihak tidak saling menuduh secara berlebihan.
"Mari sama-sama menahan diri untuk tidak berlebihan. Saya tahu MKD bisa mengambil keputusan baik dan mempunyai kredibilitas," tutur Luhut.
Ia menegaskan Presiden Joko Widodo sangat concern dengan kasus pembicaraan perpanjangan kontrak Freeport.
"Presiden concern dengan masalah ini, tidak perlu diragukan lagi. Saya pikir sebagai leader, Presiden memberikan contoh untuk bekerja dengan baik," katanya.
Luhut diperiksa MKD sebagai saksi karena namanya disebut sebanyak 66 kali dalam percakapan antara Novanto, Riza, dan Maroef. Selain Luhut, nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga dicatut untuk minta saham Freeport.
Kasus pertemuan Setya Novanto, Riza, dan Maroef, saat ini juga sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Berita Terkait
-
PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka