News / Nasional
Rabu, 16 Desember 2015 | 03:01 WIB
Logistik pemilu kepala daerah (Pilkada) saat pendistribusian dari KPU Denpasar, Sabtu (5/12). (Antara)

Sistem mahar itulah kata dia yang menggerus kualitas demokrasi. Ada orang yang memiliki ketokohan tapi tidak miliki uang, maka tidak dipilih.

Selanjutnya, bagaimana melahirkan sistem desentralisasi politik, tidak mesti DPP partai di tingkat pusat yang menentukan calon siapa saja yang diusung. Karena yang ada saat ini siapa yang bermitra menjadi kewenangan DPP untuk menentukan, hanya karena persoalan mahar politik itu.

"Ini juga yang membuat masyakat kecewa dan menurunkan partisipasi itu, juga membuat konflik internal partai di tingkat bawah," katanya.

Intinya kata dia, kurangnya partsipasi adalah sebuah sikap politik masyarakat itu sendiri.

"Dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, justru ini menjadi instrospeksi pemerintah, elit politik kita harus betul-betul menggerus politik pragmatis yang notabene melahirkan politik transaksional dan melahirkan pemimpin yang tidak amanah," imbuhnya. (Antara)

Load More