Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Fraksi Nasional Demokrat DPR tidak terima anggotanya, Akbar Faisal, disingkirkan Mahkamah Kehormatan Dewan jelang keputusan kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.
"Ada sebuah perencanaan busuk menurut saya, yang dilakukan oleh mereka yang dukung Setnov. Dengan alasan Akbar faisal sekarang telah jadi terlapor. Maka mereka berargumentasi Akbar tidak berhak ikuti sidang putusan itu. Dia direncanakan dikeluarkan," kata anggota Komisi III DPR dari Nasdem, Taufiqulhadi, di gedung DPR, Rabu(16/12/2015).
Dia menyerukan kepada anggota MKD yang menilai Novanto melanggar etika untuk mempertahankan keanggotaan Akbar Faisal.
"Saya menyerukan saudara Akbar tetap bertahan. Saya minta teman-teman pendukung yang menilai Pak Setnov melanggar etik agar mempertahankan Akbar Faisal ikuti sidang," kata Taufiqulhadi.
Dikatakan dengan Akbar Faisal dinonaktifkan, kalau pengambilan keputusan kasus Novanto nanti dilakukan dengan voting, pasti akan dimenangkan pendukung Novanto.
"Maka jika tidak ikut sidang mereka yang berhadapan dengan pendukung Setnov akan kalah. Karena menurut rencana mereka akan lakukan voting," kata Taufiq.
Pimpinan DPR memutuskan Novanto nonaktif setelah mendapatkan laporan dari anggota MKD dari Golkar Ridwan Bae. Ridwan Bae melaporkan Akbar Faisal membocorkan kerahasiaan rapat MKD ke publik.
"Ada sebuah perencanaan busuk menurut saya, yang dilakukan oleh mereka yang dukung Setnov. Dengan alasan Akbar faisal sekarang telah jadi terlapor. Maka mereka berargumentasi Akbar tidak berhak ikuti sidang putusan itu. Dia direncanakan dikeluarkan," kata anggota Komisi III DPR dari Nasdem, Taufiqulhadi, di gedung DPR, Rabu(16/12/2015).
Dia menyerukan kepada anggota MKD yang menilai Novanto melanggar etika untuk mempertahankan keanggotaan Akbar Faisal.
"Saya menyerukan saudara Akbar tetap bertahan. Saya minta teman-teman pendukung yang menilai Pak Setnov melanggar etik agar mempertahankan Akbar Faisal ikuti sidang," kata Taufiqulhadi.
Dikatakan dengan Akbar Faisal dinonaktifkan, kalau pengambilan keputusan kasus Novanto nanti dilakukan dengan voting, pasti akan dimenangkan pendukung Novanto.
"Maka jika tidak ikut sidang mereka yang berhadapan dengan pendukung Setnov akan kalah. Karena menurut rencana mereka akan lakukan voting," kata Taufiq.
Pimpinan DPR memutuskan Novanto nonaktif setelah mendapatkan laporan dari anggota MKD dari Golkar Ridwan Bae. Ridwan Bae melaporkan Akbar Faisal membocorkan kerahasiaan rapat MKD ke publik.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya