Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Nasional Demokrat Akbar Faisal menolak dinonaktifkan dari keanggotaan MKD. Menurut dia, keputusan penonaktifan dilakukan secara tidak adil.
"Mekanismenya saya dinonaktifkan tidak tahu, tiba-tiba saya terima surat ini," ujar Akbar dalam jumpa pers di gedung Nusantara II, DPR, Rabu (16/12/2015).
Itu sebabnya, dia tetap memaksakan untuk ikut rapat konsinyering menjelang keputusan kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.
"Saya akan lawan dan akan tetap masuk ke dalam," katanya.
Menurut dia keputusan menonaktifkan dirinya merupakan tontonan yang memalukan.
"Hari ini DPR menunjukkan tontonan yang luar biasa memalukan. Ini lucu bagi saya. Menurut saya ini merupakan pertarungan yang mau dipindahkan ke luar," kata dia.
Suara.com - Rapat konsinyering jelang keputusan kasus Novanto semula diagendakan jam 13.00 WIB, tapi karena anggotanya belum quorim, ditunda hingga sore.
Panasnya situasi di DPR merupakan buntut laporan Menteri ESDM Sudirman Said.
Dalam transkrip percakapan yang diserahkan Sudirman Said kepada MKD, disebutkan Novanto menjanjikan dapat mengatur perpanjangan kontrak Freeport, tapi perusahaan tersebut memberikan 11 persen saham kepada Presiden dan sembilan persen saham kepada Wakil Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Bulog Pastikan Harga Minyakita Stabil dan Stok Berlimpah
-
Selat Hormuz Memanas, Indonesia Amankan Kedaulatan Pangan Lewat Kemandirian Produksi Pupuk
-
Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung, Dorong Pembinaan Berkelanjutan
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta