Benarkah DPR Tak Pilih Johan Budi dan Busyro karena Marah?

Suara.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua sudah menduga Komisi III DPR tidak akan memilih kandidat yang pernah atau masih bekerja di KPK saat ini. Pasalnya, sebagian anggota dewan tidak senang dengan pimpinan KPK periode sebelumnya yang telah menjadikan sejumlah anggota DPR tersangka.

"Saya sudah duga sebelumnya, sebab secara sosiologis, orang DPR pantas marah KPK akibat puluhan kawan-kawannya ditangkap KPK," kata Abdullah, Jumat (18/12/2015).

Semalam Komisi III memilih lima pimpinan KPK periode 2015-2019 yaitu Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK, kemudian Wakil Ketua: Basaria Panjaitan, Laode Muhamad Syarif, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang. Sementara orang-orang KPK, seperti Johan Budi Sapto Pribowo, Busyro Muqoddas, dan Sujanarko tidak terpilih.

Menurut Abdullah Johan, Busyro, dan Sujanarko tidak terpilih bukan karena tidak memiliki kemampuan dan integritas.

Abdullah menilai yang pertimbangan DPR memilih pimpinan KPK periode 2015-2019 adalah kepentingan.

"Jangan lupa, DPR adalah parpol sehingga kepentingan parpol yang menjadi kepentingan mereka," katanya.

Seharusnya, kata Abdullah, anggota DPR sebagai wakil rakyat mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya hanya ingatkan semua pihak, kalau anggota DPR masih seperti itu, cepat atau lambat, Indonesia bisa hilang dari permukaan bumi, Indonesia menjadi beberapa negara baru atau Indonesia akan menjadi jajahan dari satu super power, itu adalah korupsi," kata Abdullah.

Hari ini, kelima komisioner KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR.