Suara.com - Sebagian masyarakat Jakarta mendukung pemerintah mengandangkan armada metromini tak laik jalan demi keselamatan masyarakat. Bagi mereka, tidak ada masalah kalaupun tak ada metromini.
"Sebenarnya nggak adanya metromini tidak terlalu berpengaruh bagi saya, karena kan saya biasa naik kopaja AC, tetapi saya mendukung bila adanya penertiban seperti ini, karena kan demi keselamatan penumpang juga, jadi tindakan yang dilakukan dishub (dinas perhubungan) itu sudah tepat. Supaya metromini yang ugal-ugalan dan bobrok dilakukan peremajaan atau pembenahan," kata Raka, karyawan.
Menurut Raka, di Jakarta, sekarang sudah banyak alternatif alat transportasi, apalagi sejak ada muncul layanan transportasi berbasis aplikasi internet.
"Kalau saya yang biasa naik metromini nggak ada metromini ya beralih ke ojek online, jadi nggak terlalu pengaruh buat saya," kata mahasiswa bernama Alif.
Tapi, bagi pegawai seperti Novita agak susah pergi ke kantor kalau metromini tidak ada. Seperti gara-gara supir mogok operasi dalam beberapa hari terakhir.
"Sempat bingung karena kan saya biasa naik metromini 62 dan nggak ada yang beroperasi jadi saya harus naik angkutan umum lain jadi sempat terganggu sebenarnya," kata Novita.
Gara-gara penertiban metromini tak laik jalan yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar supir angkutan berwarna orange mogok operasi.
Pagi tadi, puluhan supir metromini unjuk rasa di sekitar Terminal Pasar Senen. Mereka protes dengan kebijakan penertiban metromini.
"Sebenarnya tadi pagi sekitar jam 09.00 WIB itu bukan aksi demo, tetapi untuk menyalurkan aspirasi dari sekitar 30 orang," kata Kepala Terminal Senen, Laudin Situmorang, kepala Suara.com di Terminal Senen.
Menurut pengamatan Suara.com, pada siang hari, beberapa mobil Dinas Perhubungan dan Transportasi terlihat parkir di sekitar terminal. Petugas masih berjaga-jaga di sana.
"Ini sebagai bentuk penertiban, sampai kapan pun kita akan bertindak tegas jika masih ada metromini yang tidak layak beroperasi. ini demi keamanan penumpang," kata Laudin.
Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan calon penumpang karena aksi mogok supir metromini, Dinas Perhubungan mengerahkan bus-bus sekolah sebagai pengganti.
"Dari pagi tidak ada penumpukan penumpang karena mereka dapat menggunakan bus sekolah secara gratis dan operasi bus sekolah juga situasional," kata Laudin. (Eva Aulia)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Eks Danjen Kopassus Soenarko Santai Hadapi Wacana Abolisi: Kasus Makar Saya Cuma Rekayasa dan Fitnah
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR