Fahri Hamzah Sebut KMP dan DPR Hadapi Ujian Besar di 2016

Suara.com - Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah mengatakan tahun 2016 merupakan tahun ujian bagi koalisinya. Menurutnya, keberadaan KMP memang banyak dipertanyakan pada masa Pilpres 2014 lalu. Namun, dia optimistis KMP harus tetap ada untuk mendukung demokrasi.

"Apakah KMP masih relevan? publik harus terus diyakini bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya. Sebab, jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya," kata Fahri dalam rilisnya, Jakarta, Jumat (1/1/2016).

Fahri yang juga Wakil Ketua DPR ini menambahkan, 2016 adalah tahun ujian besar KMP. Pasalnya, sejumlah anggotanya di koalisi tersebut mulai goyah. Seperti PAN yang sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerinta‎h namun tetap di KMP. Kemudian Partai Demokrat dan PKS yang dalam kasus persidangan Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah bulat mendukung koalisi pemerintah.

"Sedangkan yang bertahan hanya Golkar, Gerindra dan PPP. Sementara pemerintah masih menggantung nasib Golkar dan PPP di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Politisi PKS ini.

Karena itu, sambung Fahri, ikhtiar membangun legislatif yang kuat adalah mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi negara. Ikhhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung oleh segenap masyarakat, khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi.

"Tidak akan ada Demokrasi yang sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang. Keinginan kelompok KMP untuk membangun parlemen yang modern harusnya didukung, karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan bisa berjalan efektif. Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran," tambahnya.

Fahri mencontohkan, ‎banyak kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif namun minim apresiasi. Semisal, Pansus angket yang pernah dipakai dalam berbagai kasus, dulu Century dan sekarang Pelindo II, jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya bisa dibongkar.

Kemudian, ada kasus Freeport yang sedang diusulkan agar DPR membuat pansus angket. Pansus Freeport akan menjadi metode pembuktian lain yang akan mengungkap bagaimana cara kekuasaan diselewengkan secara tak bertanggungjawab.

"Tapi apakah masyarakat sipil dan media masa akan mendukung? Inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan yang semakin besar," ujarnya.

Dia mengakui, periode 2014-2015 penuh dengan goncangan, bahkan menyebabkan ketua DPR terjungkal. Tapi, tahun 2016 harus menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif terutama DPR RI akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika.

"Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif. Apalagi karena Pilpres 2019 akan dimulai lebih awal bersama Pemilu Legislatif dan popularitas Prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi dari calon lain, termasuk Presiden Jokowi," kata dia.