Erdogan Ingin Turki Berubah Gunakan Sistem Presidensial

Suara.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menegaskan keinginannya untuk memastikan Turki mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Erdoga bahkan mengambil contoh Adolf Hitler yang pernah memimpin Jerman sebagai contoh keberhasilan sistem presidensial.

Dalam konferensi pers, Jumat (1/1/2016), Erdogan ditanya oleh wartawan apakah Turki akan mampu menjaga struktur kesatuan pemerintahan jika sistem presidensial dilaksanakan.

"Sudah ada contoh di dunia. Anda bisa melihatnya ketika Anda melihat Hitler Jerman, "katanya menurut sebuah rekaman yang disiarkan oleh kantor berita Dogan. "Ada contoh kemudian di berbagai negara lain."

Erdogan dan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan bahwa Turki harus menjauh dari sistem parlementer saat ini. Ini diperlukan agar struktur pemerintahan menjadi lebih ramping.

"Apa yang benar bagi Turki adalah untuk mengadopsi sistem presidensial sesuai dengan [demokrasi] semangat. Sistem ini tidak akan berkembang menjadi kediktatoran tetapi jika kita tidak memiliki semangat ini, bahkan sistem parlemen dapat berubah menjadi ini [kediktatoran], "kata Davutoglu dalam wawancara dengan NTV, seperti dilansir Hurriyet Daily News.

Putusan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan November ini, menganggap situasi saat ini adalah peluang bagi Turki merubah sistem parlementer menjadi presidensial. Namun manuver ini dikutuk oleh partai-partai oposisi yang menuduh upaya ini akan membuat Erdogan terlalu banyak kekuasaan dan akan membuat lebih mudah baginya untuk membuat aturan oleh diirnya sendiri.

"[Erdogan] ingin sistem presidensial di Turki. Dia tidak berubah pikiran setelah pemilu terakhir. Saya pikir dia akan memaksa itu, entah bagaimana. Dan saya pikir ini adalah keluar terakhir sebelum kediktatoran penuh untuk Turki, "Ceyda Karan, seorang wartawan oposisi di koran Cumhuriyet, kepada RT.

Sementara itu, Ronald Suny, dari University of Michigan, mengatakan manuver Erdogan untuk merunah sistem pemerintahan Turki adalah langkah "berbahaya. Terutama mengingat bahwa sekitar "40-45 persen" dari populasi rakyat Turki menentang gagasan ini.

"Kami sedang berhadapan dengan situasi di sini yang dekat dengan semacam perang sipil, dan yang benar-benar berbahaya - itu adalah berbahaya bagi Turki dalam negeri, dan juga berbahaya bagi kancah internasional di mana Turki, AS, Rusia, Suriah - semua negara-negara ini, Kurdi semua terlibat dalam perjuangan melawan ISIS di Suriah dan di Irak, "kata Suny pada bulan November.

(Rusia Today)