Suara.com - Gubernur Banten, Rano Karno, mengakui adanya permintaan uang dari DPRD Banten dalam pengesahan anggaran pembentukan bank daerah Banten. Rano menjelaskan bahwa permintaan uang itu diketahuinya dari mulut Direktur Utama (Dirut) PT Banten Global Development, Ricky Tampinongkol.
"Ricky pernah sampaikan, ada permintaan Rp10 miliar dari dewan (DPRD). Saya bilang, jangan didengar, nggak usah digubris. Itu saja," kata Rano, di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).
Meskipun begitu, Rano enggan membeberkan siapa dan dari parpol mana anggota DPRD tersebut berasal. Dirinya tidak mau mengambil risiko, dengan hanya menyebutnya "dewan" saja secara umum.
"Saya tidak menyebutkan siapa, tetapi 'dewan'," kata Rano.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa permintaan uang dari DPRD diungkapkan Ricky sekitar dua atau tiga bulan sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Diketahui, dalam OTT itu KPK meringkus Ricky dan dua anggota DPRD Banten, SM Hartono dan Tri Satria. Ketiganya ditangkap saat tengah bertransaksi suap berupa uang sebesar USD11.000 dan Rp60 juta.
Sementara terkait transaksi suap itu, Rano mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahuinya.
"Saya nggak tahu," tutup pejabat yang lebih dulu dikenal sebagai artis tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo