Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, membantah keras informasi yang menyebutkan ingin islah dengan kubu Romahurmuziy. Dia mengatakan saat ini hanya konsentrasi untuk mensomansi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly karena dinilai untuk melaksanakan amar putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
"Kata siapa mau islah, kami hanya minta Menkumham laksanakan putusan MA, itu sudah dilaksanakan belum," kata Dimyati di gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).
Seperti diberitakan, Yasonna sudah mencabut surat pengesahan kepengurusan kubu Romahurmuziy sehingga kepengurusan PPP kembali pada hasil muktamar di Bandung tahun 2010 dengan ketua umum Suryadharma Ali.
Kubu Djan menuntut agar kepengurusan hasil Muktamar Jakarta disahkan Yasonna.
Karena tak juga disahkan, kubu Djan menempuh jalur somasi.
"Kami mau menanyakan bagaimana pengesahan SK muktamar Jakarta sesuai amar putusan MA. Sudah dilaksanakan belum putusan MA itu, ada kendala apa? Itu saja. Isi somasinya terkait belum laksanakan amar putusan MA terkait putusan PTUN," kata Dimyati.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana