Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz. (suara.com/Erick Tanjung)
Baca 10 detik
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan(PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz tampak mendatangi Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Senin(11/1/2016) sore.
Tak banyak kata yang disampaikan oleh pesaing Romahurmuziy tersebut saat ditanya para wartawan. Ia mengatakan hanya ingin memberikan dukungan kepada Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang sudah terjerat dalam kasus dana haji dan penyalahgunaan dana operasional menteri(DOM)
"Hanya mau memberi dukungan saja," sambil meninggalkan para wartawan dengan terburu-buru.
Hingga saat ini, sidang yang beragendakan pembacaan vonis untuk Mantan Ketua Umum PPP tersebut belum juga dimulai. Padahal, awalnya Pengadilan Tipikor menjadwalkannya pada pukul 13.00 WIB.
Seperti diketahui, SDA dituntut dengan pidana penjara selama sebelas tahun dan denda sebesar Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Dia juga dibebani dengan harus membayar uang ganti rugi kepada negara sebesar Rp 2,325 miliar. Selain itu, JPU menginginkan agar hak politik SDA dicabut selama lima tahun setelah vonis dijatuhkan.
SDA dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memanfaatkan sisa kuota haji nasional untuk memberangkatkan kerabat dan orang-orang yang direkomendasikan komisi VIII DPR pada periode 2010 hingga 2013. Dia juga dinilai terbukti menyalah gunakan wewenang sebagai menteri agama dengan menunjuk langsung majmuah konsorsium pemondokan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang diusulkan komisi VIII DPR.
Lebih jauh, SDA dinilai terbukti menyalah gunakan dana operasional menteri (DOM) untuk keperluan pribadi. SDA dinilai terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Komentar
Berita Terkait
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
Hasto Ungkap Pertemuan dengan Harun Masiku Saat Datangi Ketua MA Bersama Djan Faridz
-
Calon Mertua Raline Shah Disebut di Sidang Hasto, Eks Kader PDIP Ungkap Fakta Ini
-
Foto Hasto, Harun dan Djan Faridz di MA Terungkap saat Kader PDIP Jadi Saksi di Sidang, Ada Apa?
-
Menelisik Peran Djan Faridz dalam Kasus Harun Masiku dan Hasto
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO