Suara.com - Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy menyebutkan sepakat islah. Islah akan dibuktikan dengan menggelar muktamar. Ini sebagai langkah rekonsiliasi dualisme kepengurusan PPP.
"Yang paling penting pada malam hari ini memutuskan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh konflik dengan menerima usulan para senior partai untuk menggelar muktamar nasional," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP muktamar Bandung Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (8/1/2016 malam.
Romy menyebutkan muktamar tersebut merupakan muktamar islah yang harapannya dapat diikuti oleh seluruh komponen PPP termasuk kepengurusan DPP PPP hasil muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz. Hasil keputusan rapat juga menetapkan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang rencananya akan digelar pada Jumat (15/1) untuk membahas mengenai teknis diadakannya muktamar islah.
Romy menyebut rentang waktu satu minggu sampai diadakannya Mukernas akan digunakan untuk melakukan upaya komunikasi pada kubu Djan Faridz agar menyepakati usulan diadakannya Muktamar Islah.
"Diadakannya Mukernas pada Jumat depan, memungkinkan kita untuk membangun komunikasi pada seluruh pihak. Sebenarnya hari ini kami sudah mengundang (kubu Djan Faridz) tapi belum direspon positif. Harapan kita tentu akan mendapatkan respon positif," kata Romy.
Rapat Pengurus Harian DPP PPP muktamar Bandung dihadiri oleh para anggota dan Mahkamah Partai, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah. Tampak hadir juga Lukman Hakim Saifuddin selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP muktamar Bandung dan Suharso Monorfa. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana