Suara.com - Sekretaris jenderal MPR RI yang baru pengganti Edi Siregar kemungkinan akan diumumkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada pekan depan.
"TPA (tim penilai akhir) sudah memberikan penilaian kepada calon Sekjen MPR. Tunggu seminggu lagi lah," kata Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Ada tiga nama calon Sekretaris Jenderal MPR RI yang diusulkan untuk dinilai ole TPA, yakni Muhammad Rizal, Ma'ruf Cayono, dan Selfi Zaini.
Ketiga nama tersebut sebelum terpilih oleh Panitia Seleksi Calon Sekjen MPR.
Muhammad Rizal yang meraih poin tertinggi hasil Pansel, saat ini menduduki jabatan Kepala Biro Persidangan MPR RI.
Rizal dinilai berpengalaman dan memahami seluk beluk kerja di sekretariat jenderal MPR RI.
Peringkat kedua, Ma'ruf Cahyono, saat ini menduduki jabatan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan.
Kemudian, peringkat ketiga, Selfi Zaini, sebelumnya menduduki jabatan Wakil Sekjen mendampingi Edi Siregar. Edi Siregar, pensiun pada Desember 2015.
Menurut Zulkifli Hasan, dari tiga nama calon Sekjen MPR, sudah dinilai ole TPA dan sudah ada keputusannya juga.
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta juga membenarkan pimpinan MPR RI akan segera mengumumkan Sekjen MPR RI yang baru, pengganti Edi Siregar.
Ketika ditanya, mengapa belum juga diumumkan, setelah jabatan Sekjen lowong hampir dua bulan, Oesman mengatakan proses seleksinya tidak berjalan lamban, tapi ingin memilih figur terbaik.
"Kalau Pak Ketua (Zulkifli) mengatakan akan diumumkan minggu depan, ya itu sudah betul. Kami (Pimpinan MPR) berlima ini kompak, apa saja satu ngomong pasti betul lah," tutur politisi yang akrab disapa OSO ini.
Ditanya siapa sebenarnya yang dipilih dari tiga nama calon Sekjen MPR RI yang telah ditunjuk oleh Pansel, OSO mengatakan, "Pak Ketua yang tahu".
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margaarito Kamis mengatakan tugas-tugas MPR ke depan semakin berat sehingga dibutuhkan figur Sekjen yang sudah berpengalaman yang secara kapasitas harus dapat diandalkan dan kriteria senioritas juga penting.
"Hasil Pansel ini dapat dijadikan acuan," katanya.
Menurut dia, pemilihan Sekjen baru MPR RI ini tidak boleh dipolitisasi dan jangan ada intervensi politik. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ketua MPR: Tunggu Keputusan Presiden!
-
Bamsoet Pastikan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto 'Mulus' Tanpa Ada Hambatan
-
MPR Dukung Usulan Prabowo agar Menteri Pakai Mobil Maung
-
Ketua MPR Tidak Mempermasalahkan WNA Jadi Bos BUMN, Asal....
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK