Suara.com -
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan proses pendampingan Brimob bersenjata kepada KPK saat penggeledahan di Gedung DPR itu sah. Hal itu berlandaskan kesepakatan KPK-Polri dan dianggap wajar.
Namun kehadiran Brimob ini sempat diprotes langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Pengamanan Polri, ya namanya unsur pengamanan ya pasti bersenjata," kata Badrodin di Gedung DPR, Senin (25/1/2016).
KPK dan Polri punya kesepakatan tentang pengamanan dalam setiap tugas KPK. Sehingga, jika KPK memerlukan pengamanan aparat kepolisian dengan senjata lengkap, maka petugas yang mengamankan KPK pun akan dipersenjatai.
"(Bersenjata lengkap) ya boleh-boleh saja. Beberapa daerah itu, waktu penggeledahan dan penangakan juga mendapatkan perlawanan, kalau begitu siapa yang melindungi KPK?" ujarnya.
Badrodin pun menyerahkan kepada KPK dalam melihat tingkat kerawanan saat ingin mendapat pengawalan Polri. Termasuk kerawanan saat KPK melakukan penggeledahan di DPR.
"Tanyakan kepada KPK. Bukan tanyakan ke Polri. Karena memang kerjasama KPK dengan Polri itu, di antaranya bantuan pengamanan dalam melaksanakan tindakan KPK. Tindakan KPK itu bisa penggeledahan, penangkapan dan penyitaan, apakah itu harus bersenjata atau tidak, kalau KPK memang minta Polri bersenjata, maka kita persenjatai," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur