Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar penyidik KPK terkait penggeledahan ruang kerja anggota DPR yang melibatkan anggota Brimob bersenjata.
"Dari sisi aturan internal KPK tidak ada yang kami Langgar. Kalau KPK melakukan penggeledahan, itu selalu mengikuti perintah UU, yaitu melibatkan polisi. Ini sudah kami lakukan berkali-kali," kata Agus sebelum rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (27/1/2016).
Agus menjelaskan pertimbangan penyidik melibatkan Brimob bersenjata ketika itu didasarkan pada situasi lapangan. Penyidik KPK, katanya, pernah mendapatkan preseden buruk ketika melakukan penggeledahan sehingga penyidik merasa terancam.
"Itu sepanjang di lapangan situasi yang ada, kalau di DPR bisa, tapi pernah waktu geledah (di suatu tempat) kita ditabrak orang. Makannya, ini nanti kita evaluasi," katanya.
Proses penggeledahan yang melibatkan anggota Brimbob bersenjata yang kemudian dipermasalahkan pimpinan DPR terjadi pada Jumat (15/1/2016). Ketika itu, penyidik KPK menggeledah tiga ruangan anggota DPR, pertama anggota Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, kemudian Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, dan Yuddy Widiana Adia dari Fraksi PKS.
Saat itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sampai melayangkan protes secara langsung kepada penyidik dan Brimob.
"Dari sisi aturan internal KPK tidak ada yang kami Langgar. Kalau KPK melakukan penggeledahan, itu selalu mengikuti perintah UU, yaitu melibatkan polisi. Ini sudah kami lakukan berkali-kali," kata Agus sebelum rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (27/1/2016).
Agus menjelaskan pertimbangan penyidik melibatkan Brimob bersenjata ketika itu didasarkan pada situasi lapangan. Penyidik KPK, katanya, pernah mendapatkan preseden buruk ketika melakukan penggeledahan sehingga penyidik merasa terancam.
"Itu sepanjang di lapangan situasi yang ada, kalau di DPR bisa, tapi pernah waktu geledah (di suatu tempat) kita ditabrak orang. Makannya, ini nanti kita evaluasi," katanya.
Proses penggeledahan yang melibatkan anggota Brimbob bersenjata yang kemudian dipermasalahkan pimpinan DPR terjadi pada Jumat (15/1/2016). Ketika itu, penyidik KPK menggeledah tiga ruangan anggota DPR, pertama anggota Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, kemudian Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, dan Yuddy Widiana Adia dari Fraksi PKS.
Saat itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sampai melayangkan protes secara langsung kepada penyidik dan Brimob.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
Terkini
-
Korban Hanania Travel Tembus 1.286 Orang, Kerugian Rp35 Miliar
-
Polisi Segera Gelar Perkara! Usut Laporan Firdaus Oiwobo Terhadap Eks Ketua BEM UGM Tyo Ardianto
-
Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik
-
Buka Mukernas GPdI 2026, Khofifah Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Generasi Berkarakter
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik
-
BEM Bersatu dari Universitas Mana Saja? Sederet Kampus Klarifikasi Bantah Ikut Terlibat
-
Ngeri! Harga Sekolah Elit Pangeran George di Inggris, Tempat Belajar 20 Perdana Menteri
-
Studi: Pemanasan Global Berpotensi Memicu Pelepasan Metana Lebih Besar dari Ekosistem Alami
-
Kemenham Akui Tata Kelola Makan Bergizi Belum Sempurna, tapi Tolak Label Pelanggaran HAM