Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan belum membahas laporan kasus penganiayaan yang diduga diakukan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terhadap staf ahli, Dita Aditya (27).
"Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai laporan dari LBH APIK mewakili Dita kemarin (2/2/2016)," ujar Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Kasus tersebut dilaporkan pengacara Dita dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Ratna Batara Munti, ke MKD pada Selasa (2/2/2016).
MKD, kata Dasco, akan membahas kasus Masinton pekan depan. Saat ini, kata dia, mahkamah masih berkoordinasi dengan kepolisian karena kasus tersebut juga dilaporkan Dita ke polisi.
"Kalau sudah masuk ranah hukum, kami pantau. Kalau di hukum ada pelanggaran, pasti ada pelanggaran etikanya. Sesuai tata beracara, kami harus rapat internal dulu. Pekan depan kami melakukan pembahasan," kata dia.
Siang ini, mahkamah belum ada agenda ke Bareskrim Polri untuk koordinasi.
"Harus melalui rapat internal MKD," kata Dasco.
Siapa saksi yang akan dipanggil MKD, Dasco mengatakan hal itu belum dibahas.
"Belum bisa bicara sanksi. Ada proses-proses yang mesti dijalani. Kedua pihak saling bertentangan, itulah gunanya, kami berkoordinasi dengan penyidik untuk sinkronisasi, berguna bagi proses di MKD," kata Dasco.
Saksi saja belum dipanggil mahkamah, apalagi Masinton.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan