Suara.com - Tenaga ahli DPR, Dita Aditya (27), kini mendapat pendampingan hukum dari Direktur LBH Apik Ratna Barata Munti. Dita merupakan korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Siang tadi, Ratna melaporkan kasus Dita ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dan responnya positif.
"Kami sudah diterima. Intinya MKD tidak akan tebang pilih. Akan menindaklanjuti, tidak ada diskriminasi, " ujar Ratna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Ratna berharap MKD menjalankan fungsi sebagai lembaga penegak etika anggota DPR.
"Siapapun yang melakukan kekerasan, harus diproses. Kalau sampai MKD tidak menjalankan fungsinya, MKD harus diisi oleh pihak di luar DPR, di sini kami menguji, kami tinggal meminta bantuan media untuk sama-sama mengawal," katanya.
Ratna menegaskan kliennya tidak terlambat melaporkan kasus ke pihak berwajib.
"Baru lapor 10 hari? tidak benar. Begitu kejadian, (Dita ) langsung dilaporkan," tutur Ratna.
Peristiwa itu terjadi pada 21 Januari 2016 malam. Kejadiannya setelah Masinton menjemput Dita di Camden, Cikini, Jakarta Pusat. Pemukulan terjadi di dalam mobil usai terjadi perdebatan.
Dita merupakan Sekretaris Biro Perempuan dan Anak DPW Partai Nasional Demokrat DKI Jakarta.
Di berbagai kesempatan, Masinton membantah sengaja memukul Dita. Apa yang terjadi, katanya, merupakan ketidaksengajaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan