Suara.com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah mengutus pejabatnya untuk menjembatani kasus pengusiran kelompok Ahmadiyah oleh warga dan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung. Pejabat sekelas direkrut jenderal dikirim ke sana.
"Hari ini dirjen kami ke sana. Ada pertemuan awal dengan gubernur dan bupati supaya tidak diusir. Ini akan kita jembatani," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (5/2/2016).
Menurut Tjahjo, kepala daerah beralasan pengusiran dilandasi desakan masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat. Meskipun demikian ,Tjahjo tetap menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus melindungi warganya.
Pemerintah Kabupaten Bangka tetap melakukan upaya pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di Kecamatan Srimenanti. Bahkan sejak, Jumat (5/2/2016) pagi, kepolisian sudah berkumpul di sekretariat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Bangka.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Bupati Bangka agar tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah di sana. Pemkab juga diminta jangan mengusir mereka dari tempat tinggalnya.
Pemerintah daerah diminta agar melakukan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan masalah terhadap warga yang menganut kepercayaan Ahmadiyah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu