Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Di rapat itu, Jokowi menekankan agar tata kelola anggaran dilakukan langsung oleh menteri
Rapat itu membahas tiga agenda besar, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Rercana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Soal RKP 2017, saya ingin agar ada perubahan total. Artinya Menteri betul-betul mengendalikan anggarannya dan tidak diberikan kepada bawahan, seperti Dirjen, Direktur. Arah dipegang penuh oleh Menteri itu, sehingga bawahan hanya memberikan perincian, tetapi kebijakan anggaran dipegang Menteri," kata Jokowi membuka rapat.
Jokowi mencontohkan, seringkali di menteri membagi rata anggaran negara kepada bawahannya, mulai Dirjen, Direktur bahkan sampai ke tingkat Sub Direktorat hingga seksi-seksi di bawahnya.
Sehingga anggaran habis tanpa prioritas kerja. Seharusnya setiap kementerian mempunyai prioritas sehingga anggaran dialokasikan sesuai program yang terukur.
"Jangan sampai setiap seksi harus ada anggarannya, ada kegiatannya, itu hanya bagi rata namanya. Kita jadi tidak jelas ke mana fokusnya, harusnya money follow program. Kita harus punya fokus, prioritas," tegas dia.
Jokowi mengingatkan, agar kementerian tidak lagi menerapkan money follow function. Tetapi money follow program.
"Artinya selama ini kita selalu, misalnya di Kementerian PU ada anggaran Rp100 Triliun, di PU ada 11 Dirjen, dan langsung semua Dirjen diberi anggaran, lalu dibagi lagi uangnya dari Dirjen ke Direktur, dibadi lagi ke Kasubdit, dibagi ke Kepala Seksi, ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada," kata dia.
"Sama, di semua Kementerian seperti itu, tidak perlu yang namanya setiap Dirjen dan lain-lain ada anggarannya. Itu tidak perlu, itu namanya bagi rata, jadi tidak jelas fokus dan prioritas kemana. Jadi yang jelas, money follow program, program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak begini, tidak akan terasa oleh masyarakat. Ini hal yang perlu dipersiapkan secara matang," tutup Jokowi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group