Suara.com - Negara-negara Barat yang terlibat konflik di Suriah memutuskan untuk melakukan gencatan senjata, hari Jumat (12/2/2016) waktu setempat. Namun, tidak demikian halnya dengan Rusia yang menyatakan untuk terus melakukan serangan udara, memberikan dukungan bagi Presiden Bashar al-Assad, yang juga bertekad terus bertempur sampai ia bisa kembali memegang kendali atas negara tersebut.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut dibuat setelah perundingan lima jam yang berlangsung di Munich, Jerman. Kesepakatan tersebut memberikan kesempatan pada pemberi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke zona perang.
Namun, beberapa negara Barat mengatakan, kesepakatan tersebut tidak akan berjalan sukses apabila Rusia tidak menghentikan serangan udaranya di Suriah. Campur tangan Rusia memang berpengaruh besar untuk kembali memperkuat kendali Assad atas kawasan-kawasan di Suriah.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan, apabila gencatan senjata gagal, maka akan makin banyak pasukan asing yang ikut campur dalam konflik.
"Jika rezim Assad tidak melakukan tanggung jawabnya dan jika Iran dan Rusia tidak membuat Assad menepati janjiny... maka komunitas internasional jelas tidak akan duduk diam dan menonton seperti orang bodoh. Akan ada peningkatan aktivitas untuk menekan mereka," kata Kerry di Munich.
"Ada kemungkinan tambahan pasukan darat," lanjut Kerry.
Presiden AS Barack Obama memang tetap pada pendiriannya untuk tidak mengirim pasukan darat ke Suriah. Namun, Arab Saudi bulan ini sudah menawarkan pasukan darat guna memerangi ISIS di Suriah.
Konflik di Suriah, yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan, sudah berkobar sejak tahun 2011. Kekuatan-kekuatan regional maupun dunia sudah terlibat dalam konflik tersebut, demikian pula dengan rekrutan militan dari seluruh dunia.
Lansiran AFP, Bashar al-Assad akan terus memerangi teroris ketika pembicaraan soal gencatan senjata tersebut berlangsung. Ia bersumpah akan mengambil kendali atas negaranya kendati bakal memakan waktu yang amat lama.
Kesepakatan gencatan senjata pun terancam gagal. Pasalnya, kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai secara langsung, yakni pemerintah Suriah dan kelompok oposisi. (Reuters)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025