Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon [suara.com/Meg Phillips]
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan belum tahu peta fraksi di Parlemen yang mendukung dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Sambut HUT RI ke-81, PB ORADO Gelar Turnamen Bertajuk Piala Panglima TNI
-
Terancam Sanksi! FK UGM Investigasi dr. Elda Putri Soal Komentar Rendahkan Pasien BPJS
-
Tiket Pesawat Jakarta-Yogyakarta Rp890 Ribuan! Ini Daftar Promo untuk Liburan Hemat
-
Perang Timur Tengah Belum Goyahkan Ekspor RI, BPS Ungkap Mesin Pertumbuhan Ekonomi Masih Ngebut
-
Bukan Sekadar Tempat Transit, Wajah Baru Lounge Bandara Ini Setara Hotel Berbintang
-
Bahlil Beri Tugas Baru Lemigas Urus Impor Minyak dan LPG, Targetkan Pasokan Nasional Lebih Terjamin
-
Tunda Kenaikan Gaji Kepala Daerah! Korupsi Itu Soal Integritas, Bukan Kurang Penghasilan
-
Industri Kecantikan Indonesia Makin Bergairah, Inovasi dan Teknologi Jadi Kunci Persaingan
-
Dari Kulit hingga Tekstil Ramah Lingkungan, Tren Fashion Masa Depan Makin Berkelanjutan
-
Wali Kota Solo Tegaskan Tak Toleransi Miras Ilegal, Empat Outlet Ditutup