Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon [suara.com/Meg Phillips]
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan belum tahu peta fraksi di Parlemen yang mendukung dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP
-
Siswa SD Akhiri Hidup: Menko PM Minta Pejabat Peka, Masyarakat Lapor Bila Sulit Ekonomi
-
Lama Sekolah di Luar Negeri, Stella Christie Belajar Membaca Perbedaan Sistem Pendidikan Global
-
Ketua Komisi VII DPR Sentil Menpar Gara-Gara Jawaban Rapat Disampaikan Via Medsos
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
Ralat Pernyataan, Kodam IV/Diponegoro Minta Maaf dan Akui Pria yang Foto dengan Anies Anggota Intel
-
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Herman: Demokrat Masih Fokus Sukseskan Program Presiden
-
Kuasa Hukum Sibuk, Habib Bahar Batal Diperiksa Kasus Penganiayaan Anggota Banser