Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon [suara.com/Meg Phillips]
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan belum tahu peta fraksi di Parlemen yang mendukung dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru