Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon [suara.com/Meg Phillips]
Baca 10 detik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan belum tahu peta fraksi di Parlemen yang mendukung dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
"Ya nanti kita lihatlah posisi finalnya seperti apa, sejauh ini saya kira kalau di antara itu, ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira itu biasa," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Terakhir, ada tiga fraksi yang menolak revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS.
Menurut Fadli Zon merupakan kewenangan masing-masing fraksi untuk menyikapi revisi UU KPK.
"Ya itu kan hak dari setiap fraksi ya. Kalau Gerindra kita sejak awal (menolak)," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Fadli Zon, sejauh ini belum berniat mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak revisi UU KPK.
"Kita serahkan lah pada sikap fraksi masing," katanya.
Fadli mengatakan revisi UU KPK akan menjadi salah satu agenda rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (16/2/2016).
"Saya kira kita lihat nanti di paripurna, kita belum tahu, ini kan akan membicarakan salah satunya agenda untuk revisi UU KPK. Ini yang akan menjadi salah satu agenda dalam paripurna dengan kesepakatan bamus (Badan Musyawarah)," ujar Fadli.
Seperti diketahui, adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR pada hari Kamis (11/2/2016) lalu ditunda.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD