Mobil Lamborghini warna hijau B 1285 SHP yang dibawa Haji Lulung (suara.com/Bagus Santosa)
Baca 10 detik
Di tengah persiapan menjelang penutupan kawasan prostitusi Kalijodo, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung agar jangan lupa membayar pajak kepemilikan Lamborghini seri Gallardo LP 570-4 Superleggra.
Menanggapi hal itu, Lulung menilai saat ini Ahok sudah kehabisan isu.
"Lamborghini kenapa? Dia kehabisan isu soal ngomong-ngomong Lamborghini, sudah panik, sudah kehabisan isu," kata Lulung di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).
Lulung mengaku tidak habis pikir kenapa tiba-tiba Ahok mempermasalahkan mobil mewahnya.
"Ahok mau apa soal Lamborghini terserah dia mah, kehabisan isu, Kalijodo dimainin, Lamborghini gue dua tahun sudah dimainin," kata Lulung.
Lulung menuding rencana penutupan tempat prostitusi Kalijodo sebagai bagian dari pengalihan isu. Soalnya, kata dia, masih banyak masalah lain yang harusnya diprioritaskan Ahok.
"Ahok mau apa soal Lamborghini terserah dia mah, kehabisan isu, Kalijodo dimainin, Lamborghini gue dua tahun sudah dimainin," kata Lulung.
Lulung menuding rencana penutupan tempat prostitusi Kalijodo sebagai bagian dari pengalihan isu. Soalnya, kata dia, masih banyak masalah lain yang harusnya diprioritaskan Ahok.
Awal mula Ahok menyindir Lulung setelah Ahok diberi saran agar jangan mengedepankan kekerasan untuk menertibkan Kalijodo. Ahok berterima kasih, tetapi kemudian dia menyinggung Lamborghini milik Lulung.
"Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang bener bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
"Mohon dibantu juga kalau punya Lamborghini, pelat nomornya jangan bodong, biar bayar pajak. Jadi kalau kaya, terus punya Lamborghini, STNK-nya yang bener bayar pajak gitu lho. Bantu kita supaya pendapatan pajak kita nambah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Terkait kedatangan Lulung ke KPK hari ini, kata dia, terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dia mengaku datang dengan membawa data.
"Kami sekarang datang kemari membongkar kebohongan namanya Basuki Tjahaja Purnama, kan dia bilang kagak ada kan? Ada di KUPPS. Tentang apa? Tentang rumah sakit gitu kan, tentang rumah sakit, tentang lahan rumah sakit enggak ada, bohong dia berbohong,dia berbohong kepada rakyat," kata Lulung.
Suara.com - BACA JUGA:
Dunia Malam Kalijodo, PSK Muda Ini Bisa Dapat Rp15 Juta Sebulan
Ahmad Dhani Pilih Deddy Corbuzier Jadi Calon Wakil Gubernur DKI
Mertua Kasih Hadiah Ini Ke Raffi
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO