Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan tebang pilih dalam menertibkan tempat prostitusi. Beraninya jangan cuma kawasan kelas bawah seperti Kalijodo.
"Saran saya apapun ceritanya kalau pun ditertibkan soal prostitusinya maka harus tertibkan dong secara adil semua ditertibkan juga. Hotel bintang-bintang ditertibkan juga dong. Alexis, misalnya, gitu kan. Termasuk yang lain-lain juga," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).
Politisi Partai Gerindra menyarankan kepada pemerintah kalau memang serius menangani masalah prostitusi.
Pemerintah, katanya, harus bisa melakukan pendekatan kepada mereka yang terlibat, seperti pekerja seks komersial, agar mau kembali ke jalan yang benar.
"Yang kedua, PSK (ditanya) yang orang Jakarta siapa. Terus ditanya, nggak mau beralih profesi apa supaya dia bisa melanjutkan hidup," kata Taufik.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan menangani prostitusi tidak gampang. Tetapi, terus berusaha menyelesaikannya.
Ahok sebenarnya lebih setuju kalau prostitusi dilokalisasi di satu tempat sehingga pengawasan terhadap mereka menjadi lebih mudah. Tidak seperti sekarang, PSK mangkal di banyak tempat dan kucing-kucingan dengan petugas.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!