Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (15/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Kartu Identitas Anak (KIA) dikritik oleh Anggota Komisi II saat rapat dengar pendapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di DPR, Senin (29/2/2016). Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Lufhfi A Mutty mempertanyakan kebijakan ini. Menurutnya, dari pada membuat kebijakan baru, lebih baik Kementerian Dalam Negeri fokus dalam menyelesaikan KTP elektronik.
"Pak Menteri, saya minta anda tidak buat kebijakan atau terobosoan lain seperti membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Yang penting adalah mengurus dan memaksimalkan e-KTP," katanya dalam rapat.
Senada, Anggota Komisi II Fraksi Golkar Agung Widyantoro mengatakan, Menteri Dalam Negeri harus fokus pada memaksimalkannya single identity. Sehingga, Kartu Identitas Anak ini tidak terkesan hanya membuat 'proyek' semata. Sebab, kartu tersebut tidak berguna untuk anak lantaran anak jarang melakukan transaksi jual beli.
"Jangan ada kesan 'proyek' dalam pembuatan kartu identitas anak itu," ujarnya.
Ditemui disela-sela rapat, Menteri Tjahjo Kumolo menerangkan, kartu ini banyak memiliki manfaat. Di antaranya, kartu ini bisa disetarakan dengan KTP.
"Untuk anak SMP misalnya, punya KTP mau punya rekening bank sendiri. Mau sekolah mewajibakan nabung tidak harus KTP orang tua, dia bisa nabung sendiri. Ya bisa untuk urus apa-apa lah," kata Tjahjo.
Penerbitan kebijakan ini diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan persiapan di 50 kota.
Komentar
Berita Terkait
-
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
-
Mendag Tegaskan Larangan Impor Pakaian Bekas, Ini Alasan Kuat di Baliknya!
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!