Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (15/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Kartu Identitas Anak (KIA) dikritik oleh Anggota Komisi II saat rapat dengar pendapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di DPR, Senin (29/2/2016). Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Lufhfi A Mutty mempertanyakan kebijakan ini. Menurutnya, dari pada membuat kebijakan baru, lebih baik Kementerian Dalam Negeri fokus dalam menyelesaikan KTP elektronik.
"Pak Menteri, saya minta anda tidak buat kebijakan atau terobosoan lain seperti membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Yang penting adalah mengurus dan memaksimalkan e-KTP," katanya dalam rapat.
Senada, Anggota Komisi II Fraksi Golkar Agung Widyantoro mengatakan, Menteri Dalam Negeri harus fokus pada memaksimalkannya single identity. Sehingga, Kartu Identitas Anak ini tidak terkesan hanya membuat 'proyek' semata. Sebab, kartu tersebut tidak berguna untuk anak lantaran anak jarang melakukan transaksi jual beli.
"Jangan ada kesan 'proyek' dalam pembuatan kartu identitas anak itu," ujarnya.
Ditemui disela-sela rapat, Menteri Tjahjo Kumolo menerangkan, kartu ini banyak memiliki manfaat. Di antaranya, kartu ini bisa disetarakan dengan KTP.
"Untuk anak SMP misalnya, punya KTP mau punya rekening bank sendiri. Mau sekolah mewajibakan nabung tidak harus KTP orang tua, dia bisa nabung sendiri. Ya bisa untuk urus apa-apa lah," kata Tjahjo.
Penerbitan kebijakan ini diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan persiapan di 50 kota.
Komentar
Berita Terkait
-
Mendagri Apresiasi Stabilitas Inflasi Mei 2026, Minta Daerah Waspadai Kenaikan Minyak Goreng
-
Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026
-
Mendagri Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja 2027
-
Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap
-
Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kritik Pedas Mobilisasi Siswa Batam Demi Program MBG: Menyesatkan dan Tak Mendidik
-
Buntut Kasus Gus Yaqut, KPK Periksa Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief
-
Suap Ketua BEM UBK Coreng Wajah Gerakan Mahasiswa, Aktivisme Bayaran Jadi Penyakit Akut
-
Dini Hari Mencekam di Duren Sawit: Api Lahap Warung Kelontong, 18 Jiwa Nyaris Terpanggang
-
Anak Sekolah Rawan Terinjak di Demo Makan Gratis Batam: Siapa yang Harus Diseret ke Hukum?
-
Kecelakaan Truk di Flyover Tomang, Material Besi Berserakan Lumpuhkan Jalur
-
Perpecahan di Partai Republik? Kongres AS Desak Trump Hentikan Agresi Militer ke Iran
-
Israel Panik Ketegangan AS-Iran Mereda, Sebut Pejanjian Damai akan Untungkan Hizbullah
-
Wall Street Panik Ditinggal Gen Z? Eks Gubernur New York Dorong Saham AS Mudah Dibeli Warga Global
-
Prabowo Kunker ke Gorontalo Hadiri Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII 2026