Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (15/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Kartu Identitas Anak (KIA) dikritik oleh Anggota Komisi II saat rapat dengar pendapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di DPR, Senin (29/2/2016). Anggota Komisi II Fraksi Demokrat Lufhfi A Mutty mempertanyakan kebijakan ini. Menurutnya, dari pada membuat kebijakan baru, lebih baik Kementerian Dalam Negeri fokus dalam menyelesaikan KTP elektronik.
"Pak Menteri, saya minta anda tidak buat kebijakan atau terobosoan lain seperti membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Yang penting adalah mengurus dan memaksimalkan e-KTP," katanya dalam rapat.
Senada, Anggota Komisi II Fraksi Golkar Agung Widyantoro mengatakan, Menteri Dalam Negeri harus fokus pada memaksimalkannya single identity. Sehingga, Kartu Identitas Anak ini tidak terkesan hanya membuat 'proyek' semata. Sebab, kartu tersebut tidak berguna untuk anak lantaran anak jarang melakukan transaksi jual beli.
"Jangan ada kesan 'proyek' dalam pembuatan kartu identitas anak itu," ujarnya.
Ditemui disela-sela rapat, Menteri Tjahjo Kumolo menerangkan, kartu ini banyak memiliki manfaat. Di antaranya, kartu ini bisa disetarakan dengan KTP.
"Untuk anak SMP misalnya, punya KTP mau punya rekening bank sendiri. Mau sekolah mewajibakan nabung tidak harus KTP orang tua, dia bisa nabung sendiri. Ya bisa untuk urus apa-apa lah," kata Tjahjo.
Penerbitan kebijakan ini diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan persiapan di 50 kota.
Komentar
Berita Terkait
-
Mendagri Tito Viral Usai Komentari Bantuan Malaysia, Publik Negeri Jiran Kecewa
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Salurkan 125 Ribu Pakaian Reject ke Sumatera, Mendagri: Daripada Menumpuk di Gudang dan Rusak
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK