Suara.com - Presiden Joko Widodo menyerukan agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjadi bagian dari solusi Palestina dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.
"OKI dibentuk untuk membantu Palestina sehingga OKI harus menjadi bagian dari solusi Palestina, jika tidak, derajatnya menjadi tidak relevan lagi. Sekali lagi, tidak relevan," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di Ruang Sidang Utama Jakarta Convention Center (JCC), Senin (7/3/2016).
Presiden Jokowi juga menggarisbawahi bahwa Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan mengeluarkan langkah-langkah konkret.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyerukan kepada PBB untuk mendukung dunia Islam sesuai peran dan tanggung jawabnya sebagai wadah masyarakat internasional untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau "two-state solution".
"Batas toleransi masyarakat internasional sudah lama berakhir, Israel harus segera menghentikan pendudukan ilegal atas Palestina dan kesewenang-wenangannya," kata dia.
Presiden Jokowi menjadi ketua sidang dalam KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif yang akan mengadopsi dua dokumen hasil, yakni Resolusi KTT-LB OKI ke-5 dan Deklarasi Jakarta.
Di sela-sela KTT-LB OKI Ke-5, Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Pakistan dan Presiden Sudan, serta menerima kunjungan kehormatan dari Perdana Menteri Libya, Menteri Luar Negeri Iran, Chairman Council of State of Oman, Menteri Luar Negeri Arab Saudi,dan Deputi Perdana Menteri Qatar.
KTT-LB OKI Ke-5 tentang Palestina dan Al Quds di Jakarta akan dilaksanakan pada Senin (7-3) dihadiri lebih dari 500 anggota delegasi dari 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau dan lima perwakilan negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, serta utusan khusus PBB dalam Kuartet Negosiasi Palestina-Israel.
Berita Terkait
-
Laporan dari Davos: Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Trump Demi Palestina Merdeka
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina
-
Pidato di Peringatan KAA ke-70, Megawati: Kemerdekaan Palestina Harus Penuh, Tanpa Tawar-Menawar!
-
Soal Isu Kemerdekaan Palestina dan Tanda Kiamat, Begini Penjelasannya dalam Islam
-
Bongkar Penampakan Ijazah Gibran dengan Alumni MDIS Singapura, Apakah Sama?
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi