Suara.com - Kebijakan selama memimpin Jakarta dinilai Ahmad Dhani tidak pro rakyat, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mau ambil pusing. Ahok menyerahkan semua penilaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
"Ya boleh saja dia ngomong, kita nggak tahu juga (pro rakyat atau tidak), tanya saja sama rakyat, saya pro rakyat apa nggak," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3/2016) malam.
Ahok kemudian membalikkan pertanyaan. Kalau kebijakan pemerintah Jakarta tidak pro rakyat, berarti sama saja menyebut program Joko Widodo ketika masih menjadi gubernur juga tidak pro rakyat. Ahok mengatakan kebijakan yang dijalankannya sekarang hanya meneruskan apa yang sudah dimulai Jokowi -- Presiden RI.
"Kalau program saya nggak pro rakyat berarti program Jokowi dulu nggak pro rakyat dong?" kata Ahok.
Penilaian Ahmad Dhani pada kebijakan pemerintah disampaikan ketika dia sosialisasi sebagai bakal calon gubernur Jakarta di pemukiman Muara Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (6/4/2016) malam.. Pendapat Dhani didasarkan pada apa yang disampaikan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Ahok.
"Karena menurut mereka selama ini rakyat tidak pernah dipikirkan oleh pemimpin. Program-program Gubernur DKI selama ini kan pro konglomerat, tidak pro rakyat, mereka berharap pemimpin berikutnya adalah pemimpin pro rakyat. Bukan pro konglomerat," kata Dhani.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office