Terpidana kasus korupsi dana penyelenggaraan Ibadah haji Suryadharma Ali menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/1) malam. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (10/3/2016), untuk minta izin menjenguk seniornya, Suryadharma Ali.
"Saya kan nggak nengokin kemarin karena umroh. Hari ini saya mau nengokin beliau," kata Djan Faridz saat tiba di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Djan mengatakan ingin memastikan apakah mantan Menteri Agama yang terjerat kasus korupsi tersebut dalam keadaan sehat selama di tahanan atau tidak.
Suryadharma terbelit kasus korupsi dana penyelenggaraan haji pada tahun 2011-2014. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta kepadanya.
Majelis hakim menyatakan Suryadharma terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji dan merugikan keuangan negara mencapai Rp27 miliar, 17 juta Saudi Real, dan menyalahgunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi dan keluarga mencapai Rp1,8 miliar.
Suryadharma dinyatakan terbukti menyalahi ketentuan pelaksanaan haji, antara lain mengakomodir rekomendasi anggota Komisi VII DPR sebagai panitia penyelenggara ibadah haji, memperkaya diri dan orang lain penunjukan pemondokan dan katering jamaah haji di Saudi serta menyalahgunakan anggaran DOM 2010-2013 untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Hal itu diketahui setelah majelis memeriksa ratusan saksi, antara lain Hasrul Azwar, Saleh Salim Badegel, Anggito Abimanyu, dan Ermalena juga mendengarkan pendapat ahli serta memeriksa bukti-bukti surat. Perbuatan SDA dianggap memenuhi dakwaan kedua Pasal 3 UU Tipikor.
Vonis yang dijatuhkan majelis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara 11 tahun, denda Rp750 juta, ganti rugi Rp2,325 miliar dan pencabutan hak politik.Majelis menyatakan pencabutan hak politik tidak perlu dilakukan karena terdakwa selama menjabat Menteri Agama telah melakukan banyak kemajuan.
Dan terkait putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa pada KPK tersebut, KPK pun mengajukan banding. Dan sambil menunggu hasil banding tersebut, SDA pun tetap ditahan di Rutan Guntur.
"Saya kan nggak nengokin kemarin karena umroh. Hari ini saya mau nengokin beliau," kata Djan Faridz saat tiba di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Djan mengatakan ingin memastikan apakah mantan Menteri Agama yang terjerat kasus korupsi tersebut dalam keadaan sehat selama di tahanan atau tidak.
Suryadharma terbelit kasus korupsi dana penyelenggaraan haji pada tahun 2011-2014. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta kepadanya.
Majelis hakim menyatakan Suryadharma terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji dan merugikan keuangan negara mencapai Rp27 miliar, 17 juta Saudi Real, dan menyalahgunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadi dan keluarga mencapai Rp1,8 miliar.
Suryadharma dinyatakan terbukti menyalahi ketentuan pelaksanaan haji, antara lain mengakomodir rekomendasi anggota Komisi VII DPR sebagai panitia penyelenggara ibadah haji, memperkaya diri dan orang lain penunjukan pemondokan dan katering jamaah haji di Saudi serta menyalahgunakan anggaran DOM 2010-2013 untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Hal itu diketahui setelah majelis memeriksa ratusan saksi, antara lain Hasrul Azwar, Saleh Salim Badegel, Anggito Abimanyu, dan Ermalena juga mendengarkan pendapat ahli serta memeriksa bukti-bukti surat. Perbuatan SDA dianggap memenuhi dakwaan kedua Pasal 3 UU Tipikor.
Vonis yang dijatuhkan majelis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara 11 tahun, denda Rp750 juta, ganti rugi Rp2,325 miliar dan pencabutan hak politik.Majelis menyatakan pencabutan hak politik tidak perlu dilakukan karena terdakwa selama menjabat Menteri Agama telah melakukan banyak kemajuan.
Dan terkait putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa pada KPK tersebut, KPK pun mengajukan banding. Dan sambil menunggu hasil banding tersebut, SDA pun tetap ditahan di Rutan Guntur.
Komentar
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan