Suara.com - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hikam Depok dan Malang KH A Hasyim Muzadi menegaskan perlu sebuah gerakan nasional melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kalangan ponpes secara masif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba.
"Narkoba sudah merambah berbagai kalangan termasuk ke lingkunngan TNI dan Polri, bahkan ada indikasi sudah masuk ke pondok pesantren seperti yang terjadi di Madura Jawa Timur akibat ketidaktahuan para kiai-nya," katanya kepada pers di kediamannya di Depok, Jawa Barat, Minggu (13/3/2016).
Menurut KH Hasyim, informasi narkoba telah masuk ke sebuah pesantren di Jawa Timur diperoleh dari penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso dalam pertemuan mereka di Jakarta belum lama berselang.
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tentang persoalan narkoba yang semakin kompleks, sehingga hampir tidak ada satu institusi pun yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Mengutip Kepala BNN, KK Hasyim lebih lanjut mengemukakan, pengasuh pondok pesantren di Madura itu sempat tertipu dengan mengkonsumsi narkoba atas pemberian seseorang yang menginformasikannya sebagai obat penjaga stamina agar tahan berdzikir dan bertahajud dalam waktu lama.
Kejadian seperti itu, menurutnya, tidak boleh terulang.
"Oleh karena itu, saya telah berbicara dengan Kepala BNN mengenai perlu meningkatkan sosialisasi dan publikasi, termasuk ke kalangan pondok pesantren tentang bahaya narkoba serta bagaimana pencegahannya," ujarnya lagi.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menyatakan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan bangsa dan negara.
Ia mengaku terkejut dengan pernyataan Kepala BNN yang menyebutkan bahwa pengguna narkoba di berbagai daerah di Indonesia pada 2015 tercatat mencapai 5,8 juta orang, dan Indonesia juga merupakan pasar terbesar narkoba di ASEAN.
Apabila para pecandu narkoba di Indonesia tidak terselamatkan, kecanduan narkoba akan berdampak pada kematian masif yang mengerikan dan tak terbayangkan, sehingga akan terjadi tragedi kemanusiaan yang tidak terkirakan.
KH Hasyim juga sependapat dengan Komjen Pol Budi Waseso bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak cukup ditangani oleh BNN, tetapi harus ditanggulangi dengan gerakan rakyat semesta. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland