Suara.com - Selasa (22/3/2016), sejak pagi ribuan pengemudi taksi konvensional menggelar unjukrasa di beberapa titik di Jakarta. Unjukrasa tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan pemerintah terkait layanan transportasi umum berbasis online yakni Uber Taxi dan Grab Car yang belum memiliki izin usaha namun masih beroperasi.
Selain itu unjuk rasa tersebut juga terkait Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Rubiantara yang hingga kini belum memblokir Uber dan Grabcar yang dinilai telah merugikan pengemudi taksi konvensional.
Pengemudi taksi ini pun melakukan sweeping kepada pengemudi taksi lainnya yang sedang menarik penumpang. Bahkan penumpang dipaksa untuk turun. Seperti yang dialami oleh Glien, Desi dan Rahma
"Tadi kami itu dari kosan di kawasan Tanah Abang. Nah pas kita mau ke kantor di dekat Bundaran Patung Kuda situ tuh, tiba-tiba kita dicegat sama para pendemo lah. Kita bingung saat itu, kaca dibagian supir digedok-gedok gitu suruh buka. Supirnya kan nggak mau karena takut," cerita Desi saat ditemui suara.com tengah berjalan kaki dengan kedua temannya di Kementerian Kofinfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/3/2016).
"Tapi mau nggak mau buka dari pada rusak. terus supirnya dimaki-maki, suruh nurunin kita. akirnya kita mau nggak mau ya turun," lanjut dia.
Dengan adanya kejadian tersebut, Desi bersama kedua temannya terpaksa harus berjalan kaki dari depan kantor Bank Indonesia menuju kantornya di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Ia pun mengaku kesal dengan para supi taksi konvensional yang bertindak anarkis kepada pengemudi lain di hadapan penumpangnya.
"Itu nggak etis juga yang memperlakukan semena-mena gitu sama sopir taksi dan kami sebagai penumpang. Kami kan hanya memakai jasa mereka, kenapa mereka juga harus marah sama kami. Kami kan berhak juga menentukan mau naik apa transportasinya," katanya.
Ia pun mengaku akan membuat laporan komplain kepada pemilik armada taksi konvensional yang tadi ditumpanginya. Hal tersebut dilakukan agar para perusahaan taksi bisa mengendalikan para sopirnya sehingga dikemudian hari tidak akan kehilangan konsumennya.
"Lapor saya pasti lapor. Ini kan perbuatan yang tidak menyenangkan, ada ancaman, terus kita tidak diantar sampai tempat tujuan. Perusahaan harus tahu, jadi bisa memberikan sanksi kepada para supir yang bertindak anarkis. Biar nggak kena ke orang lain juga," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah