Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pendanaan partai politik oleh negara dinaikkan dari Rp108 menjadi Rp5.000 per perolehan satu suara. Hal ini menurutnya untuk membantu keuangan partai politik.
"Kalau sekarang itu satu suara hanya Rp108, itu kurang sekali. Harusnya Rp5.000 per suara untuk membantu keuangan partai politik," ujar Fadli Zon dalam diskusi bertema 'Jalur Perseorangan Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi' yang diselenggarakan MMD Initiative di Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Politikus Gerindra itu mengatakan selama ini partai masih kesulitan melakukan penggalangan dana. Menurut dia sejak era orde baru, sejatinya tak ada partai yang bisa hidup hanya mengandalkan iuran anggota.
"Partai hidup dari potongan gaji anggotanya di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Maka perlu dipikirkan ke depan bagaimana parpol mendapatkan suatu dana," ujar Fadli.
Dia menekankan karena tidak bisa hidup dari iuran anggota, maka untuk mengusung kepala daerah partai kerap mempertanyakan kesiapan dana calon bersangkutan yang semata-mata untuk kepentingan kampanye calon tersebut.
"Jadi bukan mahar politik. Kenapa dana diperlukan karena mereka (partai) harus berjuang untuk aksi kampanye dan lain-lain. Kalau disebut mahar politik dengan jumlah fantastis itu tidak ada, dulu Gerindra usung pak Jokowi dan Ahok di Jakarta tanpa mahar," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memandang peningkatan pendanaan partai oleh negara pada gilirannya bakal mencerminkan ketidakeadilan.
Menurut Mahfud, jika pendanaan partai politik ditingkatkan, maka partai yang memperoleh suara besar akan semakin besar, sedangkan partai kecil justru sebaliknya.
"Kalau pilihannya diberikan bantuan dana berdasarkan kepala pemilih, nanti partai yang besar makin besar yang kecil makin kecil. PDIP makin besar, partai kecil hanya dapat sedikit," kata Mahfud.
Mahfud mengaku lebih setuju jika parpol diperbolehkan membuat suatu usaha, layaknya yang terjadi pada era tahun 1955.
Berita Terkait
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
-
Kaesang Blak-blakan Soal Cacian PSI: Kita Ini Gajah, Biarkan Saja!
-
Menimbang Arah Baru Partai Berbasis Islam, Dari Ideologi ke Pragmatisme Kekuasaan
-
Di Balik Mundurnya Rahayu Saraswati, Mahfud MD Sebut Ada 'Badai Politik' Menerjang DPR
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres