Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang meminta Badan Pemeriksa Keuangan jangan terpancing pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Meski hasil audit BPK atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, dianggap ngaco oleh Ahok, Junimart mendorong lembaga yang dipimpin Harry Azhar Azis tetap bekerja sesuai koridor.
"BPK tidak perlu terpancing dan harus tetap profesional serta dalam koridor pekerjaannya. Dia tidak boleh masuk ke ranah politik," kata Junimart di DPR, Rabu (13/4/2016).
Menurut Junimart apapun yang menyangkut Ahok, sudah dipolitisir sehingga dalam menangani kasus Sumber Waras BPK jangan terpancing.
"Dan terakhir, menurut saya, kita juga tidak perlu terprovokasi dengan situasi ini," kata dia.
Junimart menambahkan BPK sudah melaporkan hasil audit atas pembelian tanah untuk RS Sumber Waras ke KPK.
Anggota Komisi III mengatakan sekarang tinggal KPK yang meneruskannya.
"Jangan ada intervensi. Kalau KPK mengatakan mereka tidak fokus pada hasil audit BPK ini, saya justru mempertanyakan kenapa demikian?" katanya.
Junimart mengatakan KPK dalam menilai Perhitungan Kerugian Negara selalu menggunakan hasil audit BPK. Namun, kata dia, belakangan ada komisioner KPK yang menyatakan KPK tidak bergantung pada hasil audit BPK.
"Kalau begini kan ada 'something' dong (di KPK)," katanya.
Junimart tidak mau berandai-andai mengenai motif Ahok menyebut hasil audit BPK ngaco.
"Saya percaya dengan istilah 'mulutmu harimaumu'. Saya pegang itu saja," katanya.
Ucapan Ahok terlontar kemarin ketika akan diperiksa KPK terkait kasus pembelian tanah untuk Sumber Waras. Ahok menilai tidak ada kerugian negara dalam pembelian tahan, sementara BPK menemukan ada kerugian. Lalu, Ahok menganggap hasil audit BPK ngaco.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur