Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, penghapusan sistem pembatasan kendaraan "Three in One" tidak akan efektif jika sektor transportasi umum bus TransJakarta tidak ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
"Dalam jangka dekat, terkait uji coba penghapusan 'Three in One' harus diperkuat dengan penguatan akses bus TransJakarta," kata Tulus di Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Untuk itu, Tulus mengatakan pihaknya mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menuntaskan hibah bus ke Pemprov DKI Jakarta sebanyak 600 armada, yang sekarang baru dieksekusi 49 bus saja.
Terlepas berapa lama uji coba penghapusan "Three in One" itu, sistem pembatasan ini memang harus dievaluasi total. Karena sebenarnya "Three in One" hanya kebijakan sementara dan transisional.
"Sungguh aneh jika sebagai kebijakan transisional tapi dipertahankan sampai 22 tahun," kata dia.
Menurut Tulus, instrumen pengganti pembatasan kendaraan di ibu kota itu sudah baik yaitu penerapan jalan berbayar (ERP). Maka dari itu, tidak ada alasan bagi Polda Metrojaya yang menyatakan belum siap dengan pelaksanaan ERP.
Dari sisi manajemen lalu lintas, kata dia, bisa dipahami karena uji coba penghapusan satu minggu belum cukup merepresentrasi efek dari penghapusan "Three in one".
Sebelumnya, Dinas Perhubungan memutuskan uji coba penghapusan "Three in One" diperpanjang sampai empat pekan ke depan.
Berita Terkait
-
Jakarta Tak Pernah Selesai dengan Macet, Pengamat: Kesalahan Struktur Ruang Kota
-
Menko Airlangga Ngeluh Harga Mobil-Motor Murah Bikin Jakarta Macet
-
Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
-
Pemprov DKI Dinilai Mundur Atasi Macet dengan Pangkas Trotoar di Jalan TB Simatupang
-
TB Simatupang Macet Parah, Pemprov DKI Pertimbangkan Bikin Flyover atau Underpass Baru
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT