Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, penghapusan sistem pembatasan kendaraan "Three in One" tidak akan efektif jika sektor transportasi umum bus TransJakarta tidak ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
"Dalam jangka dekat, terkait uji coba penghapusan 'Three in One' harus diperkuat dengan penguatan akses bus TransJakarta," kata Tulus di Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Untuk itu, Tulus mengatakan pihaknya mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menuntaskan hibah bus ke Pemprov DKI Jakarta sebanyak 600 armada, yang sekarang baru dieksekusi 49 bus saja.
Terlepas berapa lama uji coba penghapusan "Three in One" itu, sistem pembatasan ini memang harus dievaluasi total. Karena sebenarnya "Three in One" hanya kebijakan sementara dan transisional.
"Sungguh aneh jika sebagai kebijakan transisional tapi dipertahankan sampai 22 tahun," kata dia.
Menurut Tulus, instrumen pengganti pembatasan kendaraan di ibu kota itu sudah baik yaitu penerapan jalan berbayar (ERP). Maka dari itu, tidak ada alasan bagi Polda Metrojaya yang menyatakan belum siap dengan pelaksanaan ERP.
Dari sisi manajemen lalu lintas, kata dia, bisa dipahami karena uji coba penghapusan satu minggu belum cukup merepresentrasi efek dari penghapusan "Three in one".
Sebelumnya, Dinas Perhubungan memutuskan uji coba penghapusan "Three in One" diperpanjang sampai empat pekan ke depan.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Dinilai Mundur Atasi Macet dengan Pangkas Trotoar di Jalan TB Simatupang
-
TB Simatupang Macet Parah, Pemprov DKI Pertimbangkan Bikin Flyover atau Underpass Baru
-
Viral! Pria Ini Ngamuk di Tengah Macet TB Simatupang: Gali Terus Nyari Emas Antam Apa Gimana?
-
Naik Transportasi Umum Pakai Setelan Jas, Pramono: Semua Orang Lihat Ini Gubernur Ngapain Pencitraan
-
Gubernur Pramono Klaim Sukses Hapus Jakarta dari Urutan Puncak Kota Termacet di Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO