TB Simatupang Macet Parah, Pemprov DKI Pertimbangkan Bikin Flyover atau Underpass Baru

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan parah di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembangunan flyover atau underpass baru di beberapa titik perempatan besar sepanjang jalan tersebut.

Hal ini merupakan kesepakatan dalam rapat terbatas soal kemacetan yang diikuti jajaran Pemprov DKI dan dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menyebut rapat itu menghasilkan sekumlah instruksi dari Pramono.

“Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” ujar Yustinus dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

“Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti," ujarnya,

Menurut Yustinus, penanganan dibagi menjadi langkah jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, Pemprov DKI akan melakukan reviu menyeluruh terhadap proyek galian yang sedang berlangsung.

Dua proyek besar yang sedang berjalan adalah IPALD Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Keduanya ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025.

Selain itu, PAM Jaya dan Paljaya diminta mempercepat pengerjaan dengan sistem kerja 24 jam nonstop. Upaya ini akan didukung dengan memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, serta langkah teknis lainnya agar arus lalu lintas tidak semakin tersendat.

Baca Juga: Macet Horor TB Simatupang: Pramono Perintahkan Proyek Dikebut 24 Jam, Trotoar Jadi Jalan Darurat

Langkah lain yang ditempuh adalah koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengaturan buka-tutup pintu tol pada jam sibuk. Skema ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di sekitar akses tol TB Simatupang.

Pemprov juga menyiapkan optimalisasi area publik dengan menjadikannya halte maupun kantong parkir sementara. Tujuannya agar kendaraan umum tidak berhenti sembarangan di pinggir jalan ketika menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pemanfaatan trotoar sementara di titik-titik penyempitan juga akan dilakukan untuk memperlebar ruas jalan. Menurut Yustinus, langkah ini realistis karena trotoar di lokasi tersebut belum bisa digunakan pejalan kaki selama proyek berlangsung.

Pemprov DKI turut memperkuat sinergi antar-lembaga dengan melibatkan Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini dilakukan agar penanganan kemacetan lebih terpadu.

Di sisi lain, informasi lalu lintas terkini akan disediakan melalui kerja sama dengan Google dan platform navigasi lainnya. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu masyarakat menemukan rute alternatif sebelum memasuki kawasan TB Simatupang.

Sementara itu, untuk jangka menengah, Pemprov DKI akan mengkaji pembangunan flyover maupun underpass di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang. Kajian ini diyakini menjadi solusi permanen untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Yustinus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga akibat kemacetan.

“Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” pungkasnya.