Suara.com - Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) M. Sairi Abdullah mengatakan, angka ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Papua masih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal tersebut lantaran adanya perusahaan asal Amerika Serikat yakni PT Freeport Indonesia yang melakukan ekplorasi tambang di daerah tersebut.
"Kalau Papua kita tahu ya ada sektor modern freeport, dan lain-lain. Tapi di bawahnya sangat tradisional, wajar sekali kalau ada gap yang masih lebar," jelasnya saat ditemui di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Sairi menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, rasio gini perkotaan di wilayah Papua pada September 2016 sebesar 0,43 poin. Papua termasuk dalam empat provinsi dengan gini rasio tertinggi di Indonesia sepanjang Maret 2015 hingga Saptember 2015.
Ke empat daerah tersebut adalah Papua Barat dengan gini ratio sebesar 0,43, Jawa Barat 0,43, Yogyakarta 0,42, dan DKI Jakarta sebesar 0,42. “Namun, kalau dibandingkan sama tahun sebelumnya ini (Papua) ada penurunan 0,01 poin pada September 2014 sebesar 0,44 poin,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, gini rasio Indonesia pada September 2015, secara keseluruhan tercatat sebesar 0,40 poin, atau mengalami penurunan sebesar 0,01 poin. Sedangkan untuk rasio gini terendah adalah Bangka Belitung sebesar 0,27 poin dan tertinggi tercatat di Papua Barat dan Provinsi Jawa Barat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa