Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada September 2015 gini rasio atau angka ketimpangan di Indonesia mengalami penurunan 0,01 poin jika dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,42 menjadi 0,41 poin.
Kendati demikian, masih mencatat ada empat daerah yang mengalami angka ketimpangan tertinggi, yakni di Papua Barat, Jawa Barat, Yogyakarta dan DKI Jakarta.
Untuk di Papua Barat, kata Kepala BPS Suryamin, gini rasio sebesar 0,43 poin. Ia menjelaskan Papua Barat mengalami angka ketimpangan yang paling tinggi ketimbang provinsi lainnya.
“Ini terlihat sekali karena penduduknya yang tidak banyak, jadi perbedaannya langsung jelas terlihat antara si kaya dan si miskin,” ungkap Suryamin saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (18/4/2016).
Provinsi kedua adalah Jawa Barat dengan angka ketimpangan sebesar 0,43 poin. Ia menjelaskan, tingginya gini ratio ini disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang datang setiap tahunnya.
Hal ini berdampak pada banyaknya penduduk yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. “Jawa Barat, penduduknya heterogen, serta pendatang banyak. Ada yang berada di daerah kumuh, daerah belum tergali. Seperti Jawa Barat bagian selatan, seharusnya bisa tergali dari pertanian," ungkapnya.
Ketiga adalah Yogyakarta dengan angka ketimpangan 0,42 poin. Ia menjelaskan, tingginya gini ratio ini disebabkan masih rendahnya konsumsi masyarakat bawah apabila dibandingkan dengan konsumsi masyarakat menengah ke atas.
“Keempat adalah DKI Jakarta 0,42. Ini hampir sama kasusnya yang dialami Jawa Barat. Tapi khususnya pengeluaran DKI bisa dipahami kalau angkanya di atas nasional. Karena di nasional ada sektor pertanian, di DKI kan enggak ada pertaniannya. Jadi ada gab antara si kaya dan si miskin,” terang Suryamin panjang lebar.
Sedangkan untuk daerah dengan gini ratio terendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,27. Daera ini mampu menjaga ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan untuk golongan masyarakat menengah bawah dan menengah atas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!