Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada September 2015 gini rasio atau angka ketimpangan di Indonesia mengalami penurunan 0,01 poin jika dibandingkan dengan Maret 2015 sebesar 0,42 menjadi 0,41 poin.
Kendati demikian, masih mencatat ada empat daerah yang mengalami angka ketimpangan tertinggi, yakni di Papua Barat, Jawa Barat, Yogyakarta dan DKI Jakarta.
Untuk di Papua Barat, kata Kepala BPS Suryamin, gini rasio sebesar 0,43 poin. Ia menjelaskan Papua Barat mengalami angka ketimpangan yang paling tinggi ketimbang provinsi lainnya.
“Ini terlihat sekali karena penduduknya yang tidak banyak, jadi perbedaannya langsung jelas terlihat antara si kaya dan si miskin,” ungkap Suryamin saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (18/4/2016).
Provinsi kedua adalah Jawa Barat dengan angka ketimpangan sebesar 0,43 poin. Ia menjelaskan, tingginya gini ratio ini disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang datang setiap tahunnya.
Hal ini berdampak pada banyaknya penduduk yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. “Jawa Barat, penduduknya heterogen, serta pendatang banyak. Ada yang berada di daerah kumuh, daerah belum tergali. Seperti Jawa Barat bagian selatan, seharusnya bisa tergali dari pertanian," ungkapnya.
Ketiga adalah Yogyakarta dengan angka ketimpangan 0,42 poin. Ia menjelaskan, tingginya gini ratio ini disebabkan masih rendahnya konsumsi masyarakat bawah apabila dibandingkan dengan konsumsi masyarakat menengah ke atas.
“Keempat adalah DKI Jakarta 0,42. Ini hampir sama kasusnya yang dialami Jawa Barat. Tapi khususnya pengeluaran DKI bisa dipahami kalau angkanya di atas nasional. Karena di nasional ada sektor pertanian, di DKI kan enggak ada pertaniannya. Jadi ada gab antara si kaya dan si miskin,” terang Suryamin panjang lebar.
Sedangkan untuk daerah dengan gini ratio terendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 0,27. Daera ini mampu menjaga ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan untuk golongan masyarakat menengah bawah dan menengah atas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan
-
Penuhi Kebutuhan Korban Banjir di Pemalang, Kemensos Dirikan Dapur Umum dan Distribusi Bantuan