Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 7 persen.
Tjahjo pun mengaku saat ini pemerintah tengah merumuskan beberapa kebijakan untuk memajukan masa depan para pegawai honorer di daerah agar bisa diangkat menjadi PNS.
"Janji Presiden, kalau ekonomi bertumbuh 6 persen, mendekati 7 persen, gaji dan tunjangan gubernur, bupati, wali kota serta perangkat-perangkatnya atau PNS, akan dinaikkan," kata Tjahjo, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Pasalnya, sampai saat ini masih ada ketimpangan pendapatan di antara pejabat publik yang harus disesuaikan. Tjahjo sendiri mengaku sempat kaget saat mendapati adanya perbedaan gaji pokok antara menteri dan para anggota parlemen, yang berbeda jauh dengan gubernur, bupati dan wali kota.
"Gaji pokok menteri itu Rp20 juta per bulan. Ini saya alami sendiri. Waktu saya jadi anggota DPR, itu di atas Rp200 juta per bulan. Berbeda dengan gubernur, bupati dan wali kota, yang gajinya masih terbilang kecil, Rp6 juta sampai Rp7,5 juta. Pokoknya di bawah 10 juta. Makanya ini perlu ada penyesuaian," katanya.
Namun, menurut Mendagri pula, penyesuaian tersebut juga harus melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, dia pun meminta kepada seluruh pejabat pemerintahan untuk terus bekerja keras, agar perekonomian di Indonesia dapat tumbuh semakin positif.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO