Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan membantah bahwa Presiden Joko Widodo di bawah tekanan partai politik pendukung Pemerintah dalam perombakan atau reshuffle kabinet jilid II. Bongkar pasang pembantu di kabinet kerja yang santer diberitakan itu hanya Presiden Jokowi yang tahu.
"Itu hak prerogatif Presiden, beliau tahu apa yang mau dilakukan. Saya sampaikan bahwa beliau tidak pernah terpengaruh atas desak-desakan dari luar. Kalau ada yang katakan partai ini menekan, partai itu menekan, beliau tak terpengaruh," kata Luhut kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Menurut dia, Jokowi memiliki data-data lengkap mengenai kinerja para Menteri Kabinet dan Kepala Lembaga negara. Sebagai kepala negara Jokowi akan melakukan reshuffle berdasarkan kinerja para pembantunya sesuai data yang dipegang.
"Beliau punya data yang sangat lengkap dalam memutuskan sesuatu. Kita hormati saja keputusan Presiden nanti," ujar dia.
Namun Luhut pun tak mengetahui kapan Jokowi melakukan reshuffle kabinet tersebut. Serta siapa saja para pembantunya yang diganti. Sebelumnya berdasarkan informasi dilingkaran Istana, reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah