Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan membantah bahwa Presiden Joko Widodo di bawah tekanan partai politik pendukung Pemerintah dalam perombakan atau reshuffle kabinet jilid II. Bongkar pasang pembantu di kabinet kerja yang santer diberitakan itu hanya Presiden Jokowi yang tahu.
"Itu hak prerogatif Presiden, beliau tahu apa yang mau dilakukan. Saya sampaikan bahwa beliau tidak pernah terpengaruh atas desak-desakan dari luar. Kalau ada yang katakan partai ini menekan, partai itu menekan, beliau tak terpengaruh," kata Luhut kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Menurut dia, Jokowi memiliki data-data lengkap mengenai kinerja para Menteri Kabinet dan Kepala Lembaga negara. Sebagai kepala negara Jokowi akan melakukan reshuffle berdasarkan kinerja para pembantunya sesuai data yang dipegang.
"Beliau punya data yang sangat lengkap dalam memutuskan sesuatu. Kita hormati saja keputusan Presiden nanti," ujar dia.
Namun Luhut pun tak mengetahui kapan Jokowi melakukan reshuffle kabinet tersebut. Serta siapa saja para pembantunya yang diganti. Sebelumnya berdasarkan informasi dilingkaran Istana, reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO