Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau mantan politisi Partai Golkar yang sekarang menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secepatnya. Hal ini menyusul namanya masuk dokumen skandal Panama Papers.
"Sampai saat ini belum. Prioritas kami saat ini mengimbau kepada beliau agar segera melaporkan hasil harta kekayaannya karena itu bagian dari kewajiban," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di KPK, Rabu (27/4/2016).
Priharsa menambahkan kalau Harry tak mau melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara kepada KPK, berdasarkan undang-undang dia bisa dikenakan sanksi administrasi.
"Kalau dalam undang-undang ada sanksi administrasi dari atasan. Tapi Kita kan belum tahu atasan BPK siapa. Jadi yang memberi sanksi adalah atasan," kata dia.
Sebelumnya, para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan BPK yang terdiri dari perwakilan ICW, IBC, TI Indonesia, IPC, dan Media Link melaporkan Harry ke Mahkamah Komite Etik BPK lantaran diduga melakukan pelanggaran, apalagi namanya masuk dokumen Panama Papers.
Berita Terkait
-
BAKN DPR RI Tekankan Perbaikan Tata Kelola Perhutani, Dorong Tindak Lanjut Temuan BPK
-
Diperiksa KPK, Eks Petinggi BPK Ahmadi Noor Supit Irit Bicara soal Korupsi Iklan Bank BJB
-
Kritik Praktik Audit BPK dan BPKP, Dedi Mulyadi : Jangan Cuma Administratif!
-
Dendam usai Bebas? Ini Dalih Tom Lembong Laporkan Auditor BPK ke Ombdusman RI
-
Gandeng BPK RI, KPK Masih Hitung Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Haji
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu