Suara.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Irma Suryani mengatakan penangkapan lima warga Cina oleh otoritas Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah. Warga negara asing ditangkap karena memasuki kawasan TNI Angkatan Udara secara ilegal. Mereka beralasan sedang survei tanah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, mereka juga tidak memiliki kelengkapan izin untuk bekerja di Indonesia.
"Masuknya TKA tanpa dokumen, jelas itu bukti kalau kementerian tenaga kerja kecolongan dalam mengantisipasi pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Kami selalu ingatkan perlunya kontrol yang ketat terhadap makin besarnya gelombang pekerja asal Tiongkok ke berbagai daerah, tapi fakta ini selalu dibantah," kata Irma, Kamis (28/4/2016).
Menurut dia ini fenomena gunung es. Artinya masih banyak kasus tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tanpa kelengkapan dokumen yang belum terungkap.
Itu sebabnya, dia mendesak Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri memeriksa semua proyek yang melibatkan investor asing. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.
"Menaker dan imigrasi harus berkoordinasi untuk mencegah hal ini kembali terulang. Karena masuknya warga negara asing tanpa izin adalah sebuah pelanggaran dan pemerintah harus mendeportasi mereka serta memberi sanksi yang tegas pada perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa mengantongi izin dari pemerintah," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo