Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak buruh dan masyarakat merayakan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei melalui acara yang penuh dengan kegembiraan.
"Jangan identikkan Mayday dengan demo atau unjuk rasa semata. Perayaan Mayday juga dapat dilakukan dengan bakti sosial, donor darah, pembagian sembako, dialog, olahraga atau panggung hiburan," katanya ketika menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis malam.
Dengan slogan "Mayday is Holiday" atau Hari Buruh adalah Hari Libur, Menaker berharap aksi buruh untuk memperingati Mayday nantinya bersifat positif, penuh kegembiraan dan bertujuan menggalang kebersamaan.
Hanif mengimbau kepada para buruh yang akan melakukan unjuk rasa untuk dapat tertib dan tidak anarkis.
"Kita ingin mengubah persepsi dan paradigma masyarakat terhadap Mayday yang mendapat stigma negatif karena diidentikkan dengan demo yang tidak tertib, menyebabkan kemacetan bahkan anarkis," ujar Menaker.
Apalagi perayan Mayday kali ini bertepatan pada hari Minggu sehingga Hanif berharap agar masyarakat dapat menerima perayaan hari solidaritas buruh tersebut dengn baik karena tidak menyebabkan kemacetan yang mengganggu orang bekerja.
Dalam peringatan Hari Buruh, Menaker kembali menyampaikan bahwa pemerintah mendorong terciptanya budaya negosiasi dan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
"Proses negosiasi dan dialog sosial di perusahaan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat penyelesaian perselisihan industrial," ujarnya.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan tetap menggelar aksi "long march" dari Istana Negara menuju Stadion Gelora Bung Karno pada Minggu.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengimbau agar serikat pekerja tidak menggelar "long march" tersebut karena berbenturan dengan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang berlangsung tiap hari Minggu di Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman yang akan dilalui peserta "long march". (Antara)
Berita Terkait
-
Ulasan Novel Mayday, Mayday: Berani untuk Berdiri Setelah Apa yang Terjadi
-
Komisi XI: Pidato Ambisius Presiden harus Menjadi Nyata, Realistis, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
-
Target Ekonomi Presiden Harus Jadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak Kepada Rakyat Kecil
-
Eks Stafsus Bungkam Usai Diperiksa KPK: Kasus Pemerasan TKA Seret 3 Mantan Menteri?
-
Skandal Kemenaker Merembet, Cak Imin dan Hanif Dhakiri Berikutnya Dipanggil KPK?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru