Suara.com - Cerita tentang Rustam Effendi mundur dari wali kota Jakarta Utara masih jadi pembicaraan hangat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini, muncul isu Rustam mundur gara-gara mengetahui adanya pembicaraan antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sekretaris Daerah Saefullah mengenai evaluasi atas kinerja Rustam selama ini.
"Nggak ada, ngapain? Saya tahu apa yang harus saya omongin. Ngapain dibocor-bocorin? Itu kan hak yang bersangkutan. Keputusannya ada di gubernur. Kalau saya tugas pokok saya di UU, permendagri, perda, keputusan gubernur, saya disumpah membantu gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan visi misinya," kata Saefullah di Lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Saefullah menambahkan sama sekali tidak tahu rencana Rustam mundur. Soalnya, ketika itu Rustam langsung lapor ke Ahok.
"Saya nggak tahu Pak Rustam mau mengundurkan diri. Pak Rustam lapor ke gubernur dulu, katanya 'soalnya kalau saya lapor ke bapak (Saefullah) nanti saya dinasehatin sama bapak (buat nggak mundur). Saya bilang, ini pilihan bapak,'" kata Saefullah.
Setelah Ahok menerima surat pengunduran diri, Saefullah diperintahkan untuk langsung memprosesnya. Posisi Rustam kemudian digantikan Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi menjadi pelaksana tugas wali kota.
"Karena suratnya sudah ada di gubernur dan sudah didisposisi ke saya, pemberhentiannya diproses, wakil dipilih buat jadi plt (pelaksana tugas) ya sudah saya tindaklanjuti. Sangat simpel, enggak ada masalah. Orang mau mundur atau maju silakan aja," kata dia.
Sejak Ahok menjadi gubernur Jakarta, sudah ada sejumlah pejabat yang mundur. Pada Senin (25/4/2016) lalu Rustam Effendi mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan wali kota Jakarta Utara ke Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta secara tiba-tiba. Dia mundur setelah berseteru dengan Ahok karena masalah kinerja.
Sebelumnya, Novizal mundur dari jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta. Usai Rustam dan Novizal resmi mundur dari jabatan. Beredar kabar jika sejumlah pejabat juga ingin mengundurkan diri dari jajaran Pemprov DKI.
Tag
Berita Terkait
-
Senang Pejabat Mundur, Ahok: Mungkin Mereka Sudah Terlalu Kaya
-
Tjahjo Minta Rustam Jelaskan Alasan Mundur Usai Dimarahi Ahok
-
Kegiatan Rustam Sehari Setelah Tak Jadi Wali Kota Jakarta Utara
-
Posisi Baru dengan Gaji Lebih Kecil, Rustam Effendi: Syukuri Saja
-
Ini Alasan Sesungguhnya Rustam Mundur Setelah Tegang dengan Ahok
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Merengek Ketakutan Putra Benjamin Netanyahu Kabur ke AS saat Israel Dihujani Rudal Iran
-
Pramono Anung Siapkan 25 Ruang Terbuka Hijau Baru di Jakarta
-
Netanyahu Disalip Babi? Merlin Babi Pintar dengan Jutaan Followers di Instagram
-
Dompet Warga AS Tercekik, Harga BBM Meroket Cepat dalam Setahun, Trump Bisa Apa?
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Nyoman Parta: Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Alarm Bahaya bagi Demokrasi
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Resmikan Taman Bendera Pusaka, Pramono Anung Janjikan RTH Jakarta Akan Bening Seperti di Korea
-
Anies Baswedan Tulis Surat Menyentuh untuk Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras
-
Jelang Idulfitri, KPK Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas