Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan agar Rustam Effendi menjelaskan secara terbuka mengenai alasannya mengundurkan diri dari jabatan wali kota Jakarta Utara setelah berseteru dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, kata Tjahjo, Rustam merupakan pejabat publik yang harus memberi contoh sikap transparan supaya menimbulkan spekulasi di tengah publik.
"Kalau dia mundur sebagai pejabat publik, apalagi kepala daerah yang harus menyampaikan secara terbuka, saya mundur alasannya apa. Sehingga tidak timbulkan berbagai spekulasi-spekulasi ada apa, ada apa," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Tjahjo menjelaskan di Jakarta, wali kota bisa diberhentikan oleh gubernur karena dua hal, yaitu permintaan gubernur atau karena pertimbangan lain.
"Gubernur punya hak memberhentikan (wali kota) kapan, mau satu hari, dua hari dengan alasan, kan supaya jelas. Apapun itu namanya aparatur pemerintah harus solid, kompak, kalau ada masalah sesuai aturannya," ujar dia.
Tjahjo mengatakan wali kota mundur memang tak perlu lapor ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, dia harus tetap terbuka.
"Tidak perlu lapor ke saya, tidak harus. Itu hak Gubernur, tapi terbuka dong, mundur karena apa. Sebab dia (Rustam) pejabat publik, dia Wali Kota," kata dia.
Surat pengunduran diri Rustam Effendi dari jabatan wali kota Jakarta Utara telah ditandatangani Ahok awal pekan lalu. Dalam surat tersebut, Rustam tak menjelaskan alasannya mundur.
Tetapi, alasan Rustam mundur terungkap setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika berdiskusi dengannya.
"Nggak ada sama sekali, nggak ada alasan dia hanya bersurat. Tapi sebelum menyampaikan surat kita ada diskusi kecil saya tanyakan apa perasaan sebetulnya yang membuat Pak Rustam mau mengundurkan diri," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Agus mengatakan salah satu alasan Rustam mundur ialah karena merasa kinerjanya tidak dihargai Ahok. Apalagi, dalam rapat penanggulangan banjir baru-baru ini, Rustam dimarahi Ahok. Bahkan, Rustam sampai dituding bersekongkol dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Belakangan, Ahok menjelaskan sebenarnya ketika dia menyebut kongkalingkong itu cuma bercanda.
"Dia mengatakan dia mengamati dalam rentang waktu Jumat - Senin ketika beliau (Rustam) menyampaikan surat itu bahwa beliau merasakan sepertinya Pak Gubernur menilai kinerjanya kurang optimal," kata Agus.
"Dari sisi ini beliau mengundurkan diri supaya bisa dicarikan wali kota yang memiliki kinerja yang lebih tinggi. Alasan yang dikemukakan secara lisan itu," Agus menambahkan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!