Suara.com - Muslim Iran tidak akan bisa menjalani ibadah haji pada September tahun ini, setelah Iran dan Arab Saudi gagal menyepakati aturan penyelenggaraan salah satu ibadah wajib umat Muslim tersebut.
Kedua negara, yang sejak Januari lalu telah memutuskan hubungan diplomatik, kini menuding satu sama lain sebagai pihak yang menyebabkan kesepakatan itu tak tercapai.
Pejabat Kementerian Bimbingan Islam dan Budaya Iran, Ali Jannati, menuding Saudi menyabotase jemaah haji tahun ini.
"Aturan belum disusun dan kini sudah terlambat. Sabotase ini dilakukan oleh pihak Saudi," kata Janati.
Sementara di sisi lain, Kementerian Urusan Haji dan Umrah Saudi, mengatakan delegasi Iran menolak menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi dasar pengaturan ibadah haji tahun ini.
"Iran adalah satu-satunya negara yang menolak menandatangani kesepakatan penyelenggaraan haji. Mereka mengajukan sejumlah permintaan yang tak bisa kami terima," kata Menteri Urusan Haji dan Umrah Saudi, Muhammad Saleh bin Tahir al-Bantani.
Riyadh, seperti dikutip situs berita Sabq, mengatakan Iran meminta agar penerbitan visa dilakukan di dalam negerinya, padahal kedua negara sudah tak bertukar misi diplomatik sejak Januari lalu.
Adapun Iran meminta agar visa bagi jemaahnya diterbitkan di Kedutaan Besar Swiss di Teheran, pihak yang telah ditunjuk Saudi untuk mewakili kepentingannya di Iran.
Iran juga meminta agar jemaahnya berangkat ke Saudi menggunakan maskapai penerbangan sendiri, sementara sejak hubungan diplomatik diputus pada awal tahun ini, pesawat-pesawat Iran sudah dilarang memasuki wilayah Saudi.
Hubungan diplomatik Teheran dan Riyadh putus setelah demonstran menyerang misi-misi diplomatik Saudi di Iran pada awal tahun ini, setelah pemerintah Kerajaan Saudi mengeksekusi mati ulama Syiah, Nimr Baqir al-Nimr.
Kedua negara itu juga sedang tak akur di kawasan Timur Tengah. Saudi yang dikuasai oleh monarki Sunni memandang Iran yang dipimpin oleh para ulama Syiah, sebagai rival utama dan menjadi biang ketidakstabilan kawasan karena terlibat dalam sejumlah konflik horizontal di Yaman, Suriah, juga Irak.
Berita Terkait
-
3 Pemain Arab Saudi yang Wajib Diwaspadai Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Siapa Ahmed Al Ali Wasit Kuwait yang Bikin Erick Thohir Ketar-ketir?
-
Profil Ahmed Al Ali Wasit Kuwait di Laga Indonesia vs Arab Saudi Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
3 Faktor Non-Teknis yang Bisa Rugikan Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Timnas Indonesia vs Arab Saudi Tetap Pakai Wasit Kuwait Meski Diprotes PSSI, Ini Sosoknya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO