WNI Disandera, Menhan Tak Tahu Swasta Beri Tebusan atau Tidak

Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk membebaskan empat warga negara Indonesia yang disandera kelompok milisi di Filipina.

"Republik ini tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun," kata Ryamizard Ryacudu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Dia mengatakan semua elemen punya tugas masing-masing. Pemerintah sendiri terus menerus melakukan diplomasi untuk membebaskan para sandera.

"Masalah sandera, itu sudah dibebaskan. Masing-masing sudah berkoordinasi, menlu (RI) dengan menlu (Filipina), menhan (RI) dengan menhan (Filipina), panglima TNI (RI) dengan panglima TNI (Filipina)," tuturnya.

Masalah ada tidaknya uang tebusan dari swasta, Ryamizard mengatakan itu urusan mereka.

"Kalau ada (tebusan) uang, kita tidak tahu. Itu urusan mereka," kata Ryamizard.

Ryamizard berharap tidak ada peristiwa penyanderaan lagi di perairan Filipina Selatan. Dia ingin kerjasama dengan sesama negara ASEAN ditingkatkan untuk menanggulangi masalah pembajakan.

"Laut-laut yang menghubungkan antar negara, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina, jangan seperti Somalia. Tempat-tempat pembajakan, salah satunya dengan cara patroli bersama. Kemudian, saya juga suka bertemu setahun dua kali dengan menhan di sana, kita komunikasi dan hasilnya disampaikan ke tentara masing-masing," kata dia.

Menyoal patroli bersama Indonesia, Filipina, dan Malaysia, Ryamizard mengatakan hal itu sudah masuk skenario. Dia mencontohkan patroli bersama bisa dilakukan antar dua negara di salah satu wilayah negara. Operasi ini, katanya, bisa dipimpin tuan rumah.

"‎Saya dulu waktu perwira pertama, perwira menengah, sudah patroli bersama di Kalimantan. Kalau masuk wilayah Serawak, itu Malaysia jadi komandannya, kalau di sini, berarti kita komandannya. Kalau lewat Filipina, dia jadi komandannya. Jadi itu otomatis," tutur dia.