Suara.com - Seminggu sebelum duduk di kursi orang nomor satu Filipina, presiden terpilih Rodrigo Duterte ditampar pernyataan duta jurnalis PBB Cristof Heyns. Duterte dianggap tak bertanggung jawab dan tak diterima jurnalis Filipina karena menjadikan profesi wartawan sebagai target hukumnya.
Hal tersebut terkait pernyataan Duterte yang mengancam akan menghukum mati jurnalis jika terlibat dalam kejahatan korupsi.
"Komentarnya sangat tak bertanggung jawab dan ekstrim, dan tak bisa diterima oleh pemimpin manapun," kata Cristof.
"Pesan dalam pernyataan Duterte berisikan kekerasan dan pembunuhan. Padahal Filipina merupakan negara paling mematikan bagi wartawan di seluruh dunia," lanjutnya.
Sebelumnya, Duterte mengancam akan membunuh wartawan yang dianggap melakukan pelanggaran berat di bawah kepemimpinannya nanti.
"Sebagian besar yang dibunuh, sejujurnya, sudah melakukan pelanggarana. Kalian tidak akan dibunuh jika tak melakukan kesalahn," katanya waktu itu.
Seperti diketahui, 7 orang wartawan terbunuh pada 2015 lalu di Filipina. kejadian ini menempatkan Filipina sebagai negara keemapt paling rawan bagi pekerja media.
"Hanya karena kamu wartawan lalu kamu bisa terbebas dari hukuman mati?," tegas Duterte. Duterte kemudian mencontohkan kasus jurnalis Jun pala, yang dibunuh di Davao pada 2003 silam.
"Contohnya ada Pala. Bukan saya mau mengungkit-ungkit, tapi dia memang pantas mati," tandas Duterte. (The Guardian)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi