Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan reklamasi Pantai Utara di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2016). Dalam sambutannya di acara itu, Ahok pun menyindir sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyebut reklamasi Pantai Utara Jakarta merugikan.
"Isu mengatakan reklamasi akan menyebabkan (air) laut naik itu, menurut saya (adalah) pengetahuan yang bodoh. Naik turun laut, tak ada urusan (dengan) reklamasi, tapi gaya tarik bulan," ujar Ahok di Balai Agung, Jakarta, Sabtu (11/6).
Menurut Ahok, jika reklamasi menyebabkan air laut naik, maka pihaknya akan mengeruk kembali Teluk Jakarta. Ahok pun menjelaskan bahwa masyarakat Jakarta sendiri saat ini mencari ikan sudah sampai ke kawasan Belitung Timur.
"Kalau teori itu betul, saya ingin mengeruk lebih dalam lagi Teluk Jakarta. Sambil buang lumpurnya, logamnya, saya mau keruk lagi lebih dalam 100 meter ke dalam di Teluk Jakarta. Orang Jakarta itu nangkap ikan bawal di Pulau Batun, Belitung Timur," ucapnya.
Ahok mengaku, dirinya berharap dengan adanya diskusi dan konsultasi publik, semua pihak bisa menyampaikan masukan yang bertujuan mengedukasi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Namun jika sejumlah pihak tetap bersikeras menganggap reklamasi merugikan masyarakat Jakarta, dirinya menegaskan tak akan mendengarkan hal tersebut.
"Diskusi hari ini, bapak-ibu boleh sampaikan apa saja. Kalau ini bukan warna hitam, anda harus jelaskan kenapa ini warna oranye. Jangan ngotot. Bagi saya (itu) brengsek, kami tidak akan dengar. Silakan bapak kasih masukan apa saja. Yang penting, prinsip saya, kalau pinter ajarin saya. Tapi yang fair," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Prinsip kami sederhana. Mungkin bahasa di kampung saya cocok, (yaitu) 'Kalau bodoh nurut, kalau pinter ngajar.' Jadi, jangan jadi orang, sudah bodoh nggak nurut, pinter nggak mau ngajar. Itu contoh," sambungnya.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Sementara dari LSM di antaranya turut hadir perwakilan Walhi dan KNTI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli
-
Video Penjemputan Tiga Orang yang Diduga Pejabat Disdik Lubuklinggau Viral, Ada Apa?
-
BRI Tinjau Posko BRI Peduli dan Dapur Umum Untuk Korban Gempa NTT
-
BRI Perluas Dukungan Pascagempa NTT, Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum Disiapkan
-
Bantu Warga Terdampak Gempa NTT, BRI Bangun Tiga Posko Logistik dan Dapur Umum
-
Kanker Paru Masih Mematikan, Navigasi Pasien Dibutuhkan untuk Pangkas Waktu Pengobatan
-
Percepat Pemulihan Pascagempa NTT, BRI Peduli Siapkan Posko Logistik dan Dapur Umum
-
BRI Peduli Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa NTT, Tiga Posko Logistik Disiapkan
-
Transaksi Judol Rp2,68 Miliar Terdeteksi di Keluarga Penerima Bansos Jawa Barat
-
Direksi BRI Turun Langsung Pantau Penanganan Gempa NTT dan Kesiapan Posko BRI Peduli