Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan reklamasi Pantai Utara di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2016). Dalam sambutannya di acara itu, Ahok pun menyindir sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyebut reklamasi Pantai Utara Jakarta merugikan.
"Isu mengatakan reklamasi akan menyebabkan (air) laut naik itu, menurut saya (adalah) pengetahuan yang bodoh. Naik turun laut, tak ada urusan (dengan) reklamasi, tapi gaya tarik bulan," ujar Ahok di Balai Agung, Jakarta, Sabtu (11/6).
Menurut Ahok, jika reklamasi menyebabkan air laut naik, maka pihaknya akan mengeruk kembali Teluk Jakarta. Ahok pun menjelaskan bahwa masyarakat Jakarta sendiri saat ini mencari ikan sudah sampai ke kawasan Belitung Timur.
"Kalau teori itu betul, saya ingin mengeruk lebih dalam lagi Teluk Jakarta. Sambil buang lumpurnya, logamnya, saya mau keruk lagi lebih dalam 100 meter ke dalam di Teluk Jakarta. Orang Jakarta itu nangkap ikan bawal di Pulau Batun, Belitung Timur," ucapnya.
Ahok mengaku, dirinya berharap dengan adanya diskusi dan konsultasi publik, semua pihak bisa menyampaikan masukan yang bertujuan mengedukasi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Namun jika sejumlah pihak tetap bersikeras menganggap reklamasi merugikan masyarakat Jakarta, dirinya menegaskan tak akan mendengarkan hal tersebut.
"Diskusi hari ini, bapak-ibu boleh sampaikan apa saja. Kalau ini bukan warna hitam, anda harus jelaskan kenapa ini warna oranye. Jangan ngotot. Bagi saya (itu) brengsek, kami tidak akan dengar. Silakan bapak kasih masukan apa saja. Yang penting, prinsip saya, kalau pinter ajarin saya. Tapi yang fair," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Prinsip kami sederhana. Mungkin bahasa di kampung saya cocok, (yaitu) 'Kalau bodoh nurut, kalau pinter ngajar.' Jadi, jangan jadi orang, sudah bodoh nggak nurut, pinter nggak mau ngajar. Itu contoh," sambungnya.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Sementara dari LSM di antaranya turut hadir perwakilan Walhi dan KNTI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra