Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan reklamasi Pantai Utara di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2016). Dalam sambutannya di acara itu, Ahok pun menyindir sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyebut reklamasi Pantai Utara Jakarta merugikan.
"Isu mengatakan reklamasi akan menyebabkan (air) laut naik itu, menurut saya (adalah) pengetahuan yang bodoh. Naik turun laut, tak ada urusan (dengan) reklamasi, tapi gaya tarik bulan," ujar Ahok di Balai Agung, Jakarta, Sabtu (11/6).
Menurut Ahok, jika reklamasi menyebabkan air laut naik, maka pihaknya akan mengeruk kembali Teluk Jakarta. Ahok pun menjelaskan bahwa masyarakat Jakarta sendiri saat ini mencari ikan sudah sampai ke kawasan Belitung Timur.
"Kalau teori itu betul, saya ingin mengeruk lebih dalam lagi Teluk Jakarta. Sambil buang lumpurnya, logamnya, saya mau keruk lagi lebih dalam 100 meter ke dalam di Teluk Jakarta. Orang Jakarta itu nangkap ikan bawal di Pulau Batun, Belitung Timur," ucapnya.
Ahok mengaku, dirinya berharap dengan adanya diskusi dan konsultasi publik, semua pihak bisa menyampaikan masukan yang bertujuan mengedukasi masyarakat, bukan malah sebaliknya. Namun jika sejumlah pihak tetap bersikeras menganggap reklamasi merugikan masyarakat Jakarta, dirinya menegaskan tak akan mendengarkan hal tersebut.
"Diskusi hari ini, bapak-ibu boleh sampaikan apa saja. Kalau ini bukan warna hitam, anda harus jelaskan kenapa ini warna oranye. Jangan ngotot. Bagi saya (itu) brengsek, kami tidak akan dengar. Silakan bapak kasih masukan apa saja. Yang penting, prinsip saya, kalau pinter ajarin saya. Tapi yang fair," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Prinsip kami sederhana. Mungkin bahasa di kampung saya cocok, (yaitu) 'Kalau bodoh nurut, kalau pinter ngajar.' Jadi, jangan jadi orang, sudah bodoh nggak nurut, pinter nggak mau ngajar. Itu contoh," sambungnya.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Sementara dari LSM di antaranya turut hadir perwakilan Walhi dan KNTI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei