Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun Ibu Kota Jakarta yang dihadiri ratusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Usai menjadi inspektur upacara, Ahok langsung dihampiri sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan ratusan SKPD untuk melakukan foto bersama atau Selfie.
Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta pun langsung berebut untuk berfoto bersama mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ahok yang diserbu para pegawai Pemprov DKI Jakarta pun tak menolak, dan langsung melayani pegawai-pegawai yang ingin berfoto bersamanya dengan Selfie.
" Pa Ahok selfie dong pa," ujar sejumlah pegawai yang sudah menyiapkan kameranya untuk berfoto, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan Ulang Tahun Jakarta yang ke 489 di lapangan silang Monumen Nasional, Rabu (22/6/2016). Upacara tersebut digelar pukul 07.30 WIB.
Dalam upacara peringatan dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersama isteri. Adapun pejabat yang hadir diantaranya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Moechgiyarto, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Laksmana, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sudung Situmorang.
Sebetulnya, hingga kini tanggal pasti kelahiran kota Jakarta masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah.
Sebagaimana diketahui, 22 Juni 1527 adalah hari kelahiran kota Jakarta yang dulunya bernama Jayakarta. Menurut sejarawan Mr. Dr. Sukanto, 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahillah. Setelah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kalapa, Fatahillah sebagai panglima Kesultanan Demak mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.
Namun penetapan 22 Juni 1527 sebagai hari kelahiran kota Jakarta dikritik oleh sejarawan Adolf Heyken SJ. Menurutnya, hari jadi kota Jakarta hanyalah sebuah dongeng. Sebab tak ada dokumen yang menyebutkan nama Jayakarta. Bahkan 50 tahun sesudahnya (saat VOC berkuasa), tetap disebut Sunda Kelapa. Ia menegaskan bahwa Fatahillah adalah orang Arab, sehingga tidak mungkin apabila orang Arab memberi nama sesuatu dengan bahasa Sanskerta. Sementara Jayakarta adalah nama dari bahasa Sanskerta. Ia menganggap itu semua dongeng supaya Jakarta memiliki hari ulang tahun.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah