Negara-negara harus bebas melintasi Laut China Selatan. Permintaan ini keluar dari pernyataan Komisi Eropa, Rabu (22/6/2016).
Pernyataan Eropa itu merupakan peringatan diplomatik pertama kalinya yang dikeluarkan terhadap Beijing setelah jet-jet China mencegat satu pesawat militer Amerika Serikat di atas perairan yang disengketakan itu bulan lalu.
Komisi Eropa menghindarkan diri untuk mengkritik Beijing, mitra dagang utama, secara langsung. Namun, Komisi memperingatkan, dalam dokumen kebijakan yang baru, bahwa mereka menentang "aksi-aksi sepihak yang bisa menyebabkan status quo dan meningkatkan ketegangan".
Pernyataan itu merupakan tanda kekhawatiran atas kegiatan pembangunan dan militerisasi yang dilakukan Cina di pulau-pulau yang berada di Laut Cina Selatan.
"Uni Eropa menginginkan adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut Cina Timur dan Laut China Selatan," kata eksekutif Uni Eropa dalam dokumen. Dokumen dibuat untuk membingkai kebijakan kelompok negara-negara Eropa itu terhadap Cina untuk lima tahun ke depan.
Pemerintahan negara-negara Uni Eropa (EU) harus terlebih dahulu menyetujui dokumen tersebut.
Sementara EU mengatakan bahwa pihaknya bersikap netral dalam sengketa di Laut Cina Selatan antara China dan negara-negara Asia lainnya, Washington mendesak Uni Eropa untuk secara terbuka menentang klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan.
Amerika Serikat mengatakan Beijing sedang menjalankan pendekatan buas terhadap jalur perdagangan penting, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Filipina itu.
Pengadilan internasional di Den Haag diperkirakan segera memutuskan diterima atau tidaknya klaim China itu jika Filipina membawa kasus tersebut ke Den Haag. Beijing mengatakan pihaknya tidak akan menghormati kekuasaan hukum pengadilan internasional itu dan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa tidak memiliki wewenang untuk memaksa.
Pada Mei, dua jet tempur Cina menyergap satu pesawat pengintai milik militer Amerika Serikat di atas Laut China Selatan dan Washington dituntut agar menghentikan pengintaian di dekat Cina. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?