Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan merangkap Ketua Komisi Kepolisian Nasional Luhut Binsar Panjaitan [suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ke Istana, Jakarta, Senin (13/6/2016). Agenda yang dibicarakan, antara lain membahas isu Laut Cina Selatan.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek