Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan merangkap Ketua Komisi Kepolisian Nasional Luhut Binsar Panjaitan [suara.com/Erick Tanjung]
Baca 10 detik
Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ke Istana, Jakarta, Senin (13/6/2016). Agenda yang dibicarakan, antara lain membahas isu Laut Cina Selatan.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?