Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan merangkap Ketua Komisi Kepolisian Nasional Luhut Binsar Panjaitan [suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ke Istana, Jakarta, Senin (13/6/2016). Agenda yang dibicarakan, antara lain membahas isu Laut Cina Selatan.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berada di MV Hondius, Youtuber Ruhi Cenet Bongkar Fakta Ngeri saat Hantavirus Tewaskan 3 Orang
-
Sambut HUT ke-499, Jakarta Gelar Car Free Day di Jalan Rasuna Said Minggu Pagi, Cek Titik Parkirnya!
-
Kemensos Bentuk Tim Khusus untuk Mendalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
-
Kutuk Aksi Cabul Ashari di Ponpes Pati, Gus Ipul: Jangan Jadikan Pesantren Kedok!
-
Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?