Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan merangkap Ketua Komisi Kepolisian Nasional Luhut Binsar Panjaitan [suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ke Istana, Jakarta, Senin (13/6/2016). Agenda yang dibicarakan, antara lain membahas isu Laut Cina Selatan.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
"Kami lagi membahas mengenai South Cina Sea," kata Luhut usai bertemu Presiden.
Luhut menambahkan Jokowi meminta kementerian untuk merumuskan sikap pemerintah mengenai masalah tersebut.
"Presiden minta kami merumuskan sikap kita (Indonesia) mengenai SCS kira-kira bagaimana, supaya semua pejabat negara itu punya jawaban yang sama, jangan nanti jawabannya sana-sini," ujar dia.
Masalah tersebut, kata Luhut, juga telah dibahas dalam pertemuan dengan militer dan Menteri Luar Negeri Filipina beberapa waktu yang lalu.
"Besok saya rapat, jadi saya bisa kasih tanggapannya," tutur dia.
Di KTT AS-ASEAN baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia tidak berubah terkait konflik Laut Cina Selatan.
"Pasti membahas Laut Tiongkok Selatan. Indonesia tidak masuk claimant state dalam konflik ini," kata Presiden Jokowi sebelum acara KTT AS-ASEAN di Miramonte Resort, Indian Wells, California pertengahan Februari 2016.
Indonesia akan tetap menginginkan adanya dialog yang baik agar masalah di kawasan tersebut segera selesai.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi