Suara.com - Relawan 'Teman Ahok' menegaskan, akan memberikan kebebasan kepada calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk memilih jalur partai politik, jika maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dengan berbagai syarat. Hal ini diungkapkan Pendiri Teman Ahok Singgih Widyastomo, dalam jumpa pers penghitungan manual satu juta KTP di halaman Sekretariat Teman Ahok, di Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta (29/6/2016)
Adapun syaratnya kata Singgih, jika maju melalui jalur partai politik, Ahok harus memberikan penjelasan terkait alasan dirinya memilih jalur tersebut.
"Kami tekankan bahwa apabila bapak memutuskan ke partai politik, beliau harus bertanggung jawab kepada konstituen satu juta dan memberi penjelasan kenapa belaiu memilih jalur partai poltik," ujar Singgih di halaman Sekretariat Teman Ahok, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Selain itu, dia menambahkan, Teman Ahok menyerahkan keputusan kepada Ahok untuk menentukan pasangan menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, jika melalui jalur independen, Ahok telah dipasangkan dengan Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.
"Pilihan wakil kami menyerahkan ke Pak ahok. Sekarang, wakilnya Pak Heru. Karena skenarionya adalah maju lewat independen. Tapi apabila bapak memilih partai politik, kami serahkan ke beliau," ucapnya.
Namun dirinya enggan berandai-andai jika Ahok memutuskan maju melalui partai. Pasalnya, Teman Ahok belum mendapatkan jawaban dari mantan Gubernur Bangka tersebut.
"Yang paling penting adalah begini bagaimana nasib sejuta KTP yang tersedia? Kalau ditanya nasib buat kami, terlalu sulit berandai-andai. Karena kami belum dapat jawaban jelas," kata Singgih.
Oleh karena itu, dia meminta Ahok untuk segera memutuskan jalur mana yang dipilihnya, maju pada pemilihan gubernur DKI Jakarta usai Hari Raya Idul Fitri.
"Tapi kami targetkan, harus dijawab sampai Idul fitri. Selesai Idul Fitri, kami minta janji beliau ingin jalur independen atau partai politik. Kalau ditanya ya. Kami serahkan ke bapak. Terserah mau diapakan. Yang jelas, kami sudah menuntaskan apa yang sudah kami janjikan," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Ahok Diminta Segera Putuskan Maju via Parpol atau Independen
-
Nyasar, Minta Tolong Pengamen di Cawang, Malah Dirampok
-
Malam Takbiran, Warga Luar Jangan Coba-coba Konvoi Masuk Jakarta
-
Bisakah Pemerintah Awasi Vaksin Seketat Pengawasan Mata Uang?
-
Doa Djarot Buat Sahabatnya, Ahok, yang Hari Ini Ultah ke 50
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Roy Suryo Endus Manuver 'Balik Kanan' Eggi Sudjana soal Ijazah Jokowi, Ada Apa?
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Kejaksaan Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri di Awal Tahun
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo